BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina

BPOM: Pemerintah Indonesia Berkomitmen Pembangunan Kesehatan Palestina

NERACA

Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun kapasitas Palestina salah satunya pada sektor kesehatan.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk membantu negara berkembang lainnya, terutama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," kata Penny di Jakarta, Senin (15/10).

Pada tahap awal BPOM bekerja sama dengan Palestina untuk hal teknis yaitu untuk pengawasan obat. Secara umum, kata dia, komitmen BPOM mendukung Palestina dalam pengembangan kapasitas obat-obatan dan fungsi rutinisasi makanan seperti otorisasi uji klinis, otorisasi pemasaran, inspeksi peraturan, pengujian laboratorium, release vaksin, farmakovigilan serta pengawasan dalam bentuk pelatihan dan saran teknis.

"Selain itu BPOM RI juga secara aktif akan mendorong asosiasi farmasi dan makanan dari Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyediakan obat-obatan dan makanan bagi warga Palestina," ujar dia.

Dia mengatakan pelatihan untuk Palestina tahun pertama pada 2018 fokus dalam pertemuan melakukan pembandingan sistem pengawasan obat dan makanan di Palestina, menilai serta mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan itu bisa berupa kapasitas teknis dan fungsional untuk melaksanakan fungsi regulasi obat dan makanan. Selanjutnya, kata dia, dapat dibuat prioritas kebutuhan pelatihan dalam pengembangan pelatihan untuk inspektur pengawas Palestina.

Tahun kedua, kata Penny, kerja sama teknis akan memberikan pelatihan mendalam tentang bidang tertentu dan tahun ketiga kemitraan teknis berfokus pada tahap pengimplementasian fungsi regulasi di Palestina. Dengan pembangunan kapasitas soal obat, kata dia, maka bisa mendorong kemajuan di Palestina untuk pengawasan obat. Lebih jauh dari itu, kemajuan di bidang pengawasan obat bagi Palestina bisa membawa negara tersebut masuk dalam forum internasional.

Secara langsung atau tidak, sepak terjang untuk Palestina di tingkat global sangat penting untuk keberadaan negara tersebut."Pembangunan kapasitas ini agar Palestina bisa berperan untuk dalam negerinya dan di forum internasional semakin terlibat," kata dia.

Menurut dia, kemandirian Palestina harus terus didorong termasuk di bidang obat dan makanan. Sebagai langkah awal, Indonesia bermitra dengan Palestina untuk pembangunan kapasitas pengawasan obat. Ke depan, kata dia, Indonesia dan Palestina akan terus meningkatkan kerja sama dalam bidang pengawasan obat. Dengan kemandirian Palestina dalam bidang pangan dan obat tentu akan membuat negara tersebut mandiri dan jaminan keamanan produk kepada masyarakatnya menjadi lebih baik.

"Nanti bagaimana pengelolaan obat dan makanan ini mengarah pada ranah yang lebih luas, untuk produksi, ekspor impor. Kerja sama bisa lebih jauh untuk ekonomi di bidang obat dan makanan. Terlebih kerja sama ini tidak hanya satu tahun saja tapi 'multi years'," kata dia.

Penny secara resmi membuka program pelatihan internasional dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dengan pemerintah Palestina di Jakarta, Senin (15/10).

Dalam kerangka KSS, pemerintah Indonesia, melalui BPOM akan menyediakan dukungan knowledge sharing berupa peningkatan kapasitas pengawasan obat secara komprehensif, mulai dari otorisasi uji klinis, otorisasi pemasaran, inspeksi peraturan, pengujian laboratorium, release vaksin, hingga farmakovigilan.

"Ini (peningkatan kapasitas pengawasan obat) salah satu bentuk diplomasi pemerintah Indonesia dalam mendukung tercapainya kemerdekaan Palestina," ujar Penny dalam sambutannya.

Diselenggarakan mulai tanggal 15 hingga 19 Oktober 2018, rangkaian kegiatan pelatihan internasional KSS meliputi aktivitas dialog dan praktik diantaranya adalah diskusi panel antara BPOM, Palestine National Medicines Regulatory Authorities (NMRA), dan perwakilan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) serta rangkaian kunjungan ke fasilitas laboratorium BPOM, dan sejumlah produsen obat-obatan terkemuka di Tanah Air. Ant

BERITA TERKAIT

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Pemerintah Bersinergi Cari Solusi Alih Fungsi Lahan Sawah

      NERACA   Jakarta – Silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, pasca terbitnya data pangan Badan Pusat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…