Target Swasembada Pangan Pemerintah Tidak Didukung Luas Lahan - Data Hasil Riset

NERACA

Jakarta – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5% atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3% dari total lahannya. Sementara itu Australia menggunakan 52,9% lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8% dari total luas lahannya. Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.

“Tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun. Hingga saat ini sebanyak 45% pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33%,” jelas Hizkia, disalin dari Antara.

Hizkia meminta pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan tersebut. Melakukan pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal. Impor, lanjutnya, seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga.

Selain impor, pemerintah juga seharusnya bisa membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Panjangnya rantai distribusi pangan membuat harga mahal di tingkat konsumen tidak bisa dinikmati petani dan membuat konsumen sebagai pihak yang terdampak dari mahalnya harga pangan. Padahal, lanjutnya, keuntungan justru dinikmati oleh mereka yang berada di tengah alias beberapa titik perantara antara petani dengan konsumen.

Penguatan kapasitas petani juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah terbatas. Dengan penggunaan teknologi pertanian yang efisien, diharapkan hasil produksi bisa meningkat.

“Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam. Oleh karena itu sudah seharusnya harga pangan yang lebih terjangkau jadi prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Pending Dadih Permana optimis optimalisasi lahan rawa yang diterapkan di Desa Jejangkit Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan mampu meningkatkan dan mempertahankan swasembada beras.

“Setelah melihat langsung perkembangan pilot percontohan model pertanian terpadu seluas 750 hektare di Desa Jejangkit Muara, kami optimis dapat meningkatkan swasembada beras,” ujar Dirjen PSP Kementan RI Pending Dadih Permana, di Banjarmasin, disalin dari Antara, belum lama ini.

Menurut dia, ada dua hal membuat keoptimisan pihaknya itu, pertama, sudah berhasilnya pengelolaan tata air yang diujicoba penggunaan pompa besar untuk mengatur tata air. Kedua, sebut dia, penanaman padi VUB Inpara di lahan pilot percontohan memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan diperkirakan bisa memproduksi padi 5 6 ton per hektare.

Menyinggung target pembukaan lahan seluas 4.000 hektare di Desa Jejangkit Muara, Dirjen PSP Kementan RI menargetkan, Desember 2018 selesai tergarap. Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam pengelolaannya akan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua instansi terkait.

Terpisah, Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengatakan, Pemkab Barito Kuala senantiasa mengapresiasi program optimalisasi lahan rawa lebak diterapkan di daerahnya dengan memberi respons secara aktif, baik melalui aksi langsung di lapangan maupun dukungan melalui anggaran.

Saat ini, terang dia, Pemkab Barito Kuala telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp25 miliar dalam mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia untuk pembangunan sarana prasarana, baik infrastruktur maupun segala kegiatan lainnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Nasution menyatakan kepada para generasi muda yang menginginkan menjadi konglomerat, maka seharusnya menekuni bidang pertanian dan menjadi petani.

"Anak muda kalau mau jadi konglomerat, jadilah milenial," kata Amran Sulaiman dalam acara Peluncuran Inovasi Teknologi Mekanisasi Pertanian Modern Mendukung Revolusi Industri 4.0 di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong, Tangsel, Banten, Jumat (28/9).

Menurut Amran, dari sekitar 10 konglomerat yang ada di Indonesia, maka sekitar delapan orang mendapatkan kekayaannya terkait dengan sektor pertanian.

BERITA TERKAIT

Menaruh Asa Serah Terima Sesuai Target - Konsumen Minta Meikarta Berlanjut

Kasus hukum yang menimpa pengembang mega proyek Meikarta, memberikan khawatiran para konsumen apabila proyek tersebut bakal mangkrak. “Kasus Meikarta sempat…

BI Sebut Penyesuaian Bunga Tidak Mengacu ke The Fed - Bunga Acuan Naik

    NERACA   Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan keputusan bank sentral untuk menyesuaikan…

BIN Bebaskan Ormas Deklarasi Asal Tidak Langgar UU

Jakarta-Jurubicara Badan Intelijen Negara (IN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, data terkait berita "BIN : 41 Masjid Di Lingkungan Pemerintah Terpapar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - RI Diyakini Mampu Menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital

NERACA Jakarta – Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah…

KIARA: Negara Wajib Lindungi Perempuan Nelayan

NERACA Jakarta – Konflik Agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi seiring dengan praktik…

Pacu Investasi Industri Lebih Masif, Pemerintah Relaksasi DNI

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing…