NERACA

Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dimaksud adalah keadaan di mana pangan yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan pangan, stabilitas pangan dan juga aksesibilitas (keterjangkauan) oleh masyarakat. Ketiga hal inilah yang harus fokus dibenahi para capres dan cawapres dalam program mereka terkait pangan. Selain itu, untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah sebaiknya tidak lagi menjadikan swasembada pangan sebagai tujuan utama pembangunan sektor pertanian Indonesia.

 “Para capres dan cawapres sebaiknya fokus pada ketersediaan komoditas pangan yang berkualitas baik dan juga bisa dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Selama komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat tersedia dalam jumlah yang memadai, maka harganya akan stabil. Hal ini juga akan memengaruhi angka inflasi yang selama ini sering disumbangkan oleh tingginya harga kebutuhan pangan,” urai Hizkia, disalin dari siaran resmi, Selasa (16/10).

Penyediaan pangan, lanjutnya, kini tidak hanya soal memenuhi kebutuhan masyarakat saja. Penyediaan pangan kini juga termasuk bagaimana menyediakan pangan yang bergizi untuk masyarakat dan menciptakan food supply chain yang berkelanjutan untuk masyarakat.

 “Food supply chain ini yang masih menjadi masalah di masyarakat. Food supply chain yang ada belum sustainable sehingga seringkali menimbulkan kekisruhan seperti naiknya harga komoditas pangan karena komoditas tersebut tiba-tiba menghilang dari pasaran dan sulit didapat. Gejolak yang timbul akibat fluktuasi harga pangan bisa memengaruhi kestabilan ekonomi,” ujarnya.

Hizkia juga menjelaskan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam mekanisme perdagangan internasional. Perdagangan internasional tetap dibutuhkan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena Indonesia harus menjadi bagian dari global food market yang terintegrasi. Jika Indonesia mengisolasi dirinya sendiri dengan program swasembada yang agresif dan merusak lingkungan, sambungnya, maka Indonesia akan merugikan petani dan rakyatnya sendiri.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) M. Maulana meminta capres dan cawapres memperhatikan peranan pedagang pasar tradisional dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurutnya, peredaran bahan pangan di Indonesia melalui pasar tradisional mencapai 68%. Untuk itu, para pedagang pasar tradisional diharapkan bisa mengakses bahan pangan dibarengi dengan adanya kepastian harga, kualitas dan juga ketersediaan kuantitas tersebut.

“Pergerakan bahan pangan atau bahan pokok, khususnya yang tidak tahan lama, sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi sistem logistik perdagangan. Untuk itu pembenahan rantai distribusi bahan pangan juga harus dibuat seefisien mungkin,” ujarnya.

Memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada setiap 16 Oktober, isu ketahanan pangan sebaiknya tidak hanya sekedar menjadi bahan perdebatan. Ketahanan pangan harus diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan pangan yang memungkinkan terciptanya ketiga aspek tadi, yaitu ketersediaan pangan, stabilitas pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2018 naik 0,30 persen menjadi Rp52.665 dari bulan sebelumnya senilai Rp52.505.

"Upah nominal buruh adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagau balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Yunita Rusanti di Jakarta, Senin (15/10), sebagaimana disalin dari laman Antara. Yunita menyampaikan, upah riil juga mengalami kenaikan sebesar 0,90 persen, di mana upah riil menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh atau pekerja.