Dirjen PAS Dikonfirmasi Soal Fasilitas Lapas Sukamiskin

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengaku dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal fasilitas di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung.

"Ya, ditanya bagaimana kami melengkapi seluruh sarana yang ada di sana," kata Sri usai diperiksa di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (16/10).

KPK pada hari Selasa memeriksa Sri sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Darmawansyah (FD) dalam penyidikan kasus suap pemberian fasilitas di Lapas Klas 1 Sukamiskin.

KPK total telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein (WH), terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah (FD), Hendry Saputra (HS) yang merupakan ajudan Wahid Husein, dan Andri Rahmat (AR) yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah.

Sri juga menyatakan bahwa saat ini Lapas Kelas 1 Sukamiskin dalam tahap renovasi."Jadi, sekarang dalam proses 'action plan' kami, sekarang dalam perbaikan. Mudah-mudahan segera selesai sehingga semua diperlakukan sama, dalam proses," ucap Sri.

Ia pun menyatakan bahwa sudah tidak terdapat lagi sel "mewah" di Sukamiskin."Enggak ada, enggak ada," ujar dia.

Sebelumnya, Dirjen PAS juga telah diperiksa dalam penyidikan kasus yang sama pada 24 Agustus 2018 lalu

Selain memanggil Sri, KPK juga memanggil Fahmi Darmawansyah dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Wahid Husein. Selanjutnya, KPK juga memanggil Wahid Husein dan Hendry Saputra untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu dua unit mobil masing-masing satu unit Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam.

Diketahui, mobil yang dipesan oleh Fahmi Darmawansyah dan kemudian diberikan kepada Wahid Husein adalah Mistubishi Triton Exceed warna hitam. Diduga sebagai penerima dalam kasus itu, yakni Wahid Husein dan Hendry Saputra. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.

KPK menduga Wahid Husein menerima pemberian berupa uang dan dua mobil dalam jabatannya sebagai Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait pemberian fasilitas, izin luar biasa, dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu. Pemberian dari Fahmi tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh Fahmi dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan. Penerimaan-penerimaan tersebut diduga dibantu dan diperantarai oleh orang dekat keduanya, yakni Hendry Saputra dan Andri Rahmat.

Dalam kegiatan OTT, KPK juga mengamankan uang total Rp279.920.000 dan 1.410 dolar AS, catatan penerimaan uang, dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

Sebagai pihak yang diduga penerima Wahid Husein dan Hendry Saputra disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Ant