Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

Lemhannas Perlu Bersinergi dengan Media Tangkal Hoaks

NERACA

Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI perlu bersinergi dengan media untuk memberikan pendidikan dan literasi informasi kepada masyarakat untuk menangkal berita-berita bohong (hoaks) yang massif terjadi di media sosial.

"Lemhannas perlu bersinergi dengan media agar masyarakat tidak terhasut oleh informasi-informasi bohong atau hoaks ataupun 'post truth' (era kebenaran alternatif) yang beredar," kata Gubernur Lemhannas, Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo dalam sambutannya pada acara Coffe Morning bersama Media, di Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Menurut Agus, seiring dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini dan dinamika sosial politik di indonesia, tidak semua informasi yang didapatkan memiliki nilai kebenaran faktual."Banyak informasi yang masih diragukan kebenarannya. Hoaks dapat memicu konflik sosial di masyarakat," kata purnawirawan Jenderal bintang tiga ini.

Fenomena banyaknya berita hoaks beberapa tahun belakangan ini merupakan satu ciri dari fenomena era "post truth". Era "post truth" ini menonjolkan opini dan tafsir terhadap suatu fakta yang ada. Di tengah fenomena tersebut, kata Agus, peran media massa atau pers sangat begitu penting, yakni sebagai pilar ke empat demokrasi, juga sebagai penyebar informasi, kontrol sosial, penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan hiburan, juga memiliki fungsi sebagai pendidik kepada masyarakat.

"Lemhannas sebagai lembaga pemerintah non kementerian juga memiliki fungsi pendidikan dalam mendidik para kader pimpinan tingkat nasional. Lemhannas juga memiliki fungsi untuk memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ke berbagai komponen bangsa di seluruh lapisan masyarakat," ucap dia.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Ilpengtek Lemhannas RI, Kombes Martono Sindhu menjelaskan, di banyak negara dan di Indonesia akhir-akhir sedang memasuki era post truth."Post truth dapat dipahami sebagai kebenaran alternatif dan yang sesungguhnya adalah berita atau informasi bohong yang sengaja diproduksi dan dibangun oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu," kata dia.

Dengan berkembangnya hoaks dan post truth, lanjut dia, fakta semakin menjadi hal yang tidak penting. Ia menyebutkan, cara-cara penggunaan hoaks dan post truth (kebenaran alternatif) diduga sudah digunakan oleh Belanda untuk memecah bela bangsa Indonesia yang dulu dikenal dengan politik adu domba (devide et impera).

"Hoaks apabila tidak ditangani secara serius boleh jadi berkembang menjadi 'conflict by accident' karena sifatnya yang tidak sistematis. Sedangkan post-truth apabila dibiarkan dan tidak ditangani dengan kesungguhan, maka akan berkembang menjadi 'conflict by design' yang sulit diatasi," papar Martono. Ant

BERITA TERKAIT

Lawan Penyakit dengan Perkuat Kekebalan Tubuh

Cuaca sedang tak menentu. Sejenak udara terasa panas menyengat, sejenak lagi hujan deras menghantam. Cuaca demikian membuat tubuh mudah terserang…

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan

Anggota DPR: Masyarakat Harus Terus Kawal RUU Pertembakauan NERACA Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan masyarakat…

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf NERACA Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendorong agar Komisi…