Ekonomi Kreatif Andalan Indonesia Lesatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Generasi milenial pada saat ini memiliki ciri-ciri lebih memahami mengenai teknologi digital, seperti penggunaan ponsel pintar, relatif sejak usia belia, yang kondisinya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.

Tidak mengherankan pula bila pada saat ini, banyak anak muda yang sudah berani terjun mengembangkan kreativitasnya secara digital di berbagai bidang.

Penyaluran kreativitas tersebut juga bisa berujung menjadi bisnis yang menguntungkan secara ekonomis, sebut saja perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia.

Untuk itu, banyak yang memperkirakan bahwa ekonomi kreatif akan mengambil porsi yang semakin besar dan signifikan saat ini dan masa mendatang, termasuk di Indonesia.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf juga mengatakan ekonomi kreatif merupakan sektor andalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di Indonesia maupun dunia.

"Kami ingin adanya 'common ground' (landasan bersama) dan 'common understanding' (pemahaman bersama) memperjuangkan ini di dalam negeri dan juga di dunia," katanya dalam konferensi pers penyelenggaraan Konferensi Dunia tentang Ekonomi Kreatif (WCCE) di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Triawan, selama setengah tahun terakhir ini, secara tiba-tiba berbagai elemen dan subsektor ekonomi kreatif mendunia di Indonesia, terutama sejak kreativitas yang ditampilkan dalam acara pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Asian Games, berjalan sukses.

Kepala Bekraf mengingatkan bahwa di sejumlah negara, sektor olahraga telah lama dikaitkan dengan aspek ekonomi kreatifnya, seperti penyelenggaraan sepak bola tahunan Liga Primer Inggris.

Mengingat sektor ekonomi kreatif saat ini tengah menjadi tren, Triawan menginginkan adanya pencapaian yang dibungkus dengan penyelenggaraan WCCE.

Ia menginginkan semua pihak, termasuk generasi milenial atau anak muda, bisa berkontribusi lebih besar lagi kepada ekonomi kreatif yang merupakan masa depan Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia memiliki populasi yang besar dan budaya yang beraneka ragam.

Dengan penyelenggaraan WCCE yang akan dihadiri perwakilan dari sekitar 50 negara ini, diharapkan masyarakat dunia akan mencapai solusi bersama secara keberlanjutan, sehingga tidak tergantung dari sumber daya alam yang bisa habis seperti minyak bumi.

WCCE akan digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, 6-8 November 2018, dan rencananya dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari dalam dan luar negeri.

Badan PBB Konferensi tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTD) menyebutkan WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif pertama di dunia.

Forum tersebut diharapkan akan membuka jejaring di antara seluruh pemangku kepentingan pelaku ekonomi kreatif global, sekaligus menghasilkan berbagai masukan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif sebagai lokomotif perekonomian global.

Dengan tema utama "Inclusively Creative", WCCE bakal membahas sebanyak lima isu utama yaitu kohesi sosial, regulasi, pemasaran, ekosistem dan pembiayaan industri kreatif.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional yang telah menyatakan konfirmasinya untuk hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, CEO Buka Lapak Achmad Zaky, Presiden China Film Corporation Le Kexi, penulis buku "Orange Economy" Felipe Buitrago Restrepo (Kolombia), Wakil Presiden Lego Corporation Peter Trilingsgraad (Denmark), dan CEO BAP Production Bolanle Austen-Peters (Nigeria).

Pembicara lain di dalam jumpa pers itu, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengingatkan bahwa selama ini Indonesia telah lama dikenal dunia dengan sumber daya alamnya, tetapi sebenarnya potensi Indonesia adalah kreativitas yang melimpah dari sumber daya manusianya yang besar pula.

Jangan Jadi Pasar

Namun, praktisi industri kreatif, Bambang Sutedja juga mengingatkan agar Indonesia diharapkan jangan lagi hanya menjadi konsumen dari produk kreatif kekayaan intelektual (intellectual property/IP) tetapi harus mampu menjadi produsen IP yang unggul tidak hanya di tingkat regional tetapi juga global.

"Market (pasar) kita lebih besar dipandang sebagai konsumen," kata praktisi industri IP kreatif, Bambang Sutedja, dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Bambang, pada saat ini masih banyak orang yang bingung mengenai apa itu IP. Padahal hampir setiap waktu, seperti yang ditonton atau dipakai seseorang hampir pasti terkait dengan IP.

Bambang yang juga menjabat sebagai Direktur Medialink Animation Asia Tenggara itu juga mengingatkan bahwa pasar yang paling berkembang adalah kawasan Asia Pasifik, khususnya China dan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa dengan potensi populasi yang besar tersebut sebenarnya Indonesia punya potensi yang sangat besar pula untuk mengembangkan IP lokal ke tingkat internasional, apalagi pangsa pasar untuk hal tersebut dinilai masih sangat besar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Danumaya Dipa (konsultan IP kreatif) Grace Kusnaedi memaparkan pada saat ini IP lokal mulai tumbuh sehingga tantangannya adalah bagaimana mengkomersialkan suatu produk yang tidak hanya berkutat ke satu bidang.

"Misalnya di komik, jangan hanya berpikir dengan komik, tetapi bisa dengan kecil-kecil seperti stiker di medsos atau hingga film animasi," paparnya.

Direktur Pemasaran Pasar Luar Negeri Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Boni Pudjianto mengingatkan kepada pelaku usaha kreatif nasional bahwa ke depannya, komersialisasi IP sangat penting dan berpotensi untuk berkontribusi signifikan kepada PDB Indonesia.

Deregulasi

Sementara itu, Kepala Bekraf Triawan Munaf juga mengusulkan adanya langkah deregulasi yang tepat terhadap beragam subsektor ekonomi kreatif, yang ke depannya dinilai dapat melesatkan pengembangan ekonomi kreatif.

Triawan mencontohkan ketika film yang awalnya termasuk dalam Daftar Negatif Investasi, tetapi kemudian dideregulasi sehingga dikeluarkan dari daftar tersebut, hasilnya industri film nasional juga dapat berkembang pesat.

Menurut dia, langkah deregulasi yang dilakukan pemerintah ke depannya juga akan mengembangkan ekosistem untuk merawat iklim ekonomi kreatif yang kondusif.

Tidak hanya di bidang film, lanjutnya, tetapi juga di berbagai subsektor lainnya seperti penerbitan dan dunia perbukuan nasional juga dinilai diperlukan kebijakan deregulasi.

Ia juga memisalkan mengapa industri musik masih belum memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian nasional. Antara lain karena ada permasalahan dalam basis data dan pengumpulan "big data" yang terkait dengan hasil karya musik Indonesia.

Saat ini, ujar dia, Bekraf juga sedang bersinergi dengan sejumlah instansi seperti Kemenkumham dan juga Pajak Kemenkeu guna mengatasi permasalahan itu.

Kepala Bekraf juga mengungkapkan pihaknya giat membangun berbagai asosiasi yang terkait dengan ekonomi kreatif agar ke depannya dapat saling berbagi untuk memperbanyak langkah deregulasi yang bisa dilakukan ke depannya.

Siapkan Strategi

Kalangan DPR menilai, Bekraf perlu mempersiapkan strategi menghadapi Revolusi Industri 4.0 terutama karena konsep tersebut juga menekankan pemanfaatan teknologi digital yang terkait erat dengan sektor ekonomi kreatif.

"Konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0 ini adalah diperlukan sistem yang dapat membangun produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kuncinya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Faqih.

Menurut dia, untuk itu Bekraf juga harus mengutamkan pengembangan ruang kreativitas di dunia maya terutama bagi akses terhadap masyarakat berusia muda.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menginginkan program Bekraf menciptakan pertumbuhan ekosistem perekonomian yang berkeadilan di Nusantara.

Selain itu, ujar dia, anggaran yang dialokasikan Bekraf juga perlu ditekankan untuk memberikan nilai tambah terhadap bidang ekonomi kreatif daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengungkapkan RUU tentang Ekonomi Kreatif bakal menyoroti fasilitas permodalan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan ekonomi kreatif.

Menurut Djoko Udjianto, sudah seharusnya guna mengembangkan ekonomi kreatif juga dapat dibuat semacam skema permodalan yang memudahkan bagi pelaku ekonomi kreatif, misalnya pinjaman tanpa agunan atau dengan suku bunga rendah.

Politikus Demokrat itu juga berharap dengan RUU, yang sedang digodok DPR tersebut, pemerintah dapat membantu pemasaran produk ekonomi kreatif lokal termasuk mengekspor ke luar negeri.

Untuk itu, ujar dia, Bekraf perlu memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif agar menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing secara internasional.

"Pemerintah harus memfasilitasi permodalan, pemasaran, pembinaan dan pelatihan mengenai kualitas. Kalau itu bisa, saya yakin bisa menjadi penggerak ekonomi kecil," ucapnya.

Sedangkan anggota Komisi X DPR dari Partai Nasdem Titik Prasetyowati Verdi menyatakan RUU Ekonomi Kreatif merupakan payung hukum bagi pemerintah, perbankan, dan lembaga pembiayaan agar dapat mengucurkan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Depok Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Sampah

Depok Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Bebas Sampah NERACA Depok - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Ety…

Masyarakat Diimbau Tidak Beli Produk Otomotif Palsu

Masyarakat Diimbau Tidak Beli Produk Otomotif Palsu NERACA Jakarta - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengimbau pada masyarakat agar tidak…

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

Seberapa Sustain Penguatan Rupiah Lewat Penjualan Obligasi?

Oleh: Djony Edward Tren penguatan rupiah yang super cepat masih menyimpan misteri. Begitu derasnya dana asing masuk dicurigai sebagai hot…

Mencari Akar Ketimpangan

Oleh: Sarwani Problem utama pembangunan Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila.…