Defisit Transaksi Berjalan Melebar - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia masih tetap mengkhawatirkan. Sampai semester pertama 2018, defisit itu sudah mencapai US$8,03 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya dari 1,96%. Angka ini sudah 3,04% dari PDB alias telah menembus batas aman psikologis yang 3%.

Dengan demikian, secara akumulasi, sepanjang semester pertama tahun ini, defisit telah mencapai US$13,75 miliar atau setara Rp204 triliun. Ini jelas bukan main-main. Pasalnya,  sama artinya dengan melonjak hampir dua kali lipat ketimbang semester pertama tahun sebelumnya.

Pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi defisit perdagangan dan jasa yang menganga. Di antaranya ada program mencampur crude palm oil (CPO) ke solar hingga 20%. Jika program yang dikenal dengan sebutan B20 ini sukses, maka ada penghematan devisa sekitar US$2,3 miliar tahun ini. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong sektor pariwisata untuk menggenjot devisa dari turis.

Kebijakan yang teranyar adalah tarif PPh pasal 22 terhadap impor 1.147 komoditas dinaikkan yang dibagi dalam tiga kategori. Pertama, tarif PPh impor pada 210 item naik dari 7,5% menjadi 10%. Kategori ini merupakan barang mewah seperti mobil complete build up (CBU) dan motor besar.

Kedua, 218 item komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Antara lain, barang elektronik yakni dispenser air, pendingin ruangan, dan lampu. Juga keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik serta peralatan masak.

Ketiga, 719 item komoditas naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Masuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Di antaranya bahan bangunan seperti keramik, ban, peralatan elektronik audio-visual yakni kabel, box speaker serta produk tekstil seperti polo shirt.

Kembali ke menganganya CAD, apa yang bisa diharapkan dari tambahan US$500 juta pendapatan dari komoditas impor yang remeh-temeh? Terlebih lagi Bank Indonesia (BI) mengingatkan bahaya defisit transaksi berjalan sampai tahun ini sebesar US$25 miliar. Adapun pada triwulan II lalu, defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat sebesar US$ 8,03 miliar atau sekitar 3,04% terhadap PDB. Dengan demikian, secara akumulasi, sepanjang semester pertama tahun ini, defisit telah mencapai US$ 13,75 miliar atau setara Rp 204 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dibanding semester pertama tahun sebelumnya. Apalagi Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi berbagai kebijakan Pemerintah untuk menekan CAD tidak akan berpengaruh secara signifikan hingga akhir tahun ini.

So, dengan kemampuan yang jauh dari semestinya seperti itu, akankah Jokowi terus membanggakan menteri-menteri ekonomi neolibnya? Akhirnya, keputusan memang terpulang pada Presiden. Tapi, yang pasti, semakin menunda mengambil langkah bijak dan tepat, makin dalam penderitaan rakyat selaku pemilik sah negeri bernama Indonesia ini.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…