Bencana dan Infrastruktur

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan banyak persoalan yang rumit, yaitu tidak terkait relokasi dan restrukturisasi tapi juga bagaimana membangun lagi lingkungan sosial, ekonomi dan bisnis di daerah pasca bencana. Oleh karena itu, faktor penting yang tidak bisa diabaikan yaitu bagaimana pemerintah daerah dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat untuk bersama membangun kembali daerah. Di satu sisi, tentu alokasi pendanaan tidak bisa diabaikan karena relokasi dan restrukturisasi itu sendiri membutuhkan ketersediaan dana yang tidak kecil, sementara di sisi lain realitas keterbatasan dana menjadi kasus klasik dalam pembangunan, termasuk juga orientasi di daerah pasca bencana.

Belajar dari kasus bencana di Yogya beberapa waktu lalu bahwa dalam proses untuk memacu geliat ekonomi bisnis dibutuhkan rentang waktu yang cukup lama. Belum lagi membangun spirit dan etos kerja dengan pendekatan psikologi yang juga tidak mudah karena aspak traumatik tentu tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemetaan terhadap semua persoalan yang ada di daerah pasca bencana menjadi penting karena hal ini tidak saja berkepentingan dengan persoalan yang melingkupi tapi juga pembenahan terhadap kebutuhan bantuan yang diharapkan untuk setidaknya mereduksi dampak bencana itu sendiri. Artinya, tanggap bencana menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan.

Identifikasi persoalan di daerah pasca bencana memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, pusat atau BNPB tapi sejatinya menjadi tanggung jawab bersama yang tentunya melibatkan peran utama dari masyarakat yang berada di daerah bencana itu sendiri. Oleh karena itu, penjarahan yang terjadi di Palu – Donggala sejatinya tidak perlu terjadi jika semua masyarakat yang menjadi korban bencana merasakan hal yang sama karena sejatinya semua adalah senasib. Dari kasus ini selayaknya jika kemudian aparat juga bertindak cekatan dengan melakukan pengamanan di sejumlah gerai toko – mal agar tidak lagi terjadi penjarahan.

Aspek lain yang juga penting dicermati adalah pembangunan kembali infrastruktur yang ada di daerah pasca bencana. Betapa tidak, infrastruktur adalah komponen vital untuk mendukung pembangunan dan juga kebangkitan pasca bencana. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk mengabaikan urgensi pembangunan kembali sejumlah infrastruktur pasca terjadinya bencana, tidak hanya kasus di Palu – Donggala, tapi juga yang terjadi di Lombok dan sejumlah daerah lainnya pasca bencana. Kerusakan sejumlah infrastruktur menjadi kendala untuk memacu spirit kebangkitan pasca bencana dan karenanya sangat beralasan jika sejumlah korporasi dilibatkan untuk secepatnya melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk juga keterlibatan sejumlah BUMN.

Sinergi dari semua korporasi dan keterlibatan BUMN memang menjadi penting karena pendanaan untuk pembangunan infrastrutkur pasca bencana tidaklah kecil. Meskipun di era pemerintahan Jokowi urgensi terhadap pembangunan infrastruktur sangat penting tapi dengan keterbatasan yang ada maka keterlibatan bantuan asing mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk meringankan pendanaan. Meski demikian, harus juga dicermati agar bantuan tersebut tidak terkait kepentingan politis sehingga benar-benar murni demi percepatan pembangunan infrastrutkur di daerah pasca bencana. Kekhawatiran utama dibalik politisasi dana bantuan karena di tahun 2019 ada pilpres yang memang sangat rentan untuk kepentingan politis sesaat demi merebut simpati publik.

BERITA TERKAIT

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Revolusi Pertanian 4.0

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Sama seperti revolusi industri sebelumya, revolusi industri 4.0 merupakan suatu peristiwa yang tidak…

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…