NERACA

Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri Meikarta di Cikarang. Berawal dari kabar proyek pembangunan dengan nilai investasi yang fantastis itu disebut-sebut belum mengantungi izin dari pemerintah daerah, kabar keringnya likuiditas pengembang yang berujung mangkraknya proyek pembangunan hingga teranyar operasi tangkap tangan (OTT) pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian izin Meikarta.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah menangkap pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/10). KPK menduga telah terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara terkait perizinan proyek Meikarta yang digarap salah satu perusahaan pengembang properti. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga sebagai barang bukti suap. Uang tersebut dalam pecahan dolar Singapura.”Ya Meikarta. Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," ujar di Jakarta, Senin (15/10).

Hingga saat ini, KPK telah menangkap 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat dan pegawai negeri sipil, serta pihak swasta. Saat ini, sepuluh orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.Merespon kabar tersebut, banyak pelaku pasar melepas aksi jual saham LPKR dan tengok saja pada awal perdagangan pekan ke tiga bulan Oktober 2018 ini, saham PT Lippo Karawaci Tbk harus di tutup di zona merah dengan melemah 2,68% ke level Rp 290 per saham. Berdasarkan data RTI, kemarin, LPKR dibuka langsung melemah ke level Rp 296 per saham. Tercatat volume perdagangan mencapai 42,96 juta saham. Dari sisi turnover saham mencapai Rp 12,46 miliar dengan frekuensi mencapai 1.330 kali. 

Tercatat sejak awal tahun 2018, LPKR terus menurun mencapai 40,57% year to date (ytd). Kondisi yang sama juga terjadi pada anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang terus mengalami penurunan harga saham sejak awal tahun hingga Mei 2018 sebesar 32,48% menjadi Rp 2.210 per lembar dari posisi akhir tahun lalu Rp 3.140 per saham. Tidak hanya itu, performance kinerja LPKR juga melempem di kuartal pertama 2018. Dimana perseroan membukukan penurunan pendapatan mencapai 5% yoy menjadi Rp2,5 triliun, sementara penurunan laba kotor 3% yoy menjadi Rp1,1 triliun dan penurunan laba bersih 7% yoy menjadi Rp133 miliar.

Selanjutnya, di pangkasnya peringkat utang LPKR oleh lembaga Moody's Investors Services dari B1 ke B2 dengan outlook negatif juga menuai kekhawatiran investor soal kelanjutan proyek Meikarta. Riset Moody's juga mencatat pada 31 Maret 2018, 79% total utang Lippo Karawaci tidak dijamin. Mayoritas pinjaman Lippo Karawaci berada di perusahaan induk. Melansir data RTI, saat ini total liabilitas LPKR mencapai Rp 27,71 triliyn dengan ekuitas Rp 29,93 triliun. Dengan catatan itu maka Debt Equity Ratio (DER) perusahaan di level 0,92 kali.

Namun demikian menurut Direktur Investa Saran Mandiri, Hans Kwee, rasio utang tersebut masih dalam batas aman.”Tapi mungkin yang dicatat Moody's hanya utang yang terlihat di buku tapi ini ada kewajiban delivery pembangunan 18 tower Meikarta," tegasnya. Pasalnya, tahun ini perusahaan menargetkan bisa membangun 18 tower dari total 92 tower yang akan dibangun.

"Waktu awal harga jualnya terlalu murah, margin tipis. Mungkin ingin agar laku diawal baru ambil keuntungan di akhir. Tapi ini kan ada yang harus di-delivery 18 tower," tuturnya.

Asal tahu saja, proyek Meikarta menelan anggaran Rp 278 triliun dan untuk mewujudkan kota Meikarta itu, Lippo Group juga akan menggaet investor asing asal Korea Selatan, China, Taiwan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa. CEO Lippo Group James Riyadi menjelaskan, sebagian besar pendanaan proyek raksasa ini berasal dari internal Lippo meski beberapa diperoleh lewat kemitraan.

James mengatakan, Meikarta ini merupakan proyek pembangunan kota kesembilan yang dikerjakan oleh Lippo. Dia mengklaim proyek Meikarta ini merupakan yang terbesar dan terpenting yang pernah dibangun Lippo sejak berdiri 67 tahun lalu. bani