NERACA

Jakarta - Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5% atau 570.000 kilomter persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian. 

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3% dari total lahannya. Sementara itu Australia menggunakan 52,9% lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8% dari total luas lahannya. Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.

“Tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun. Hingga saat ini sebanyak 45% pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33%,” jelas Hizkia.

Hizkia meminta pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan tersebut. Melakukan pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal. Impor, lanjutnya, seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga.

Selain impor, pemerintah juga seharusnya bisa membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Panjangnya rantai distribusi pangan membuat harga mahal di tingkat konsumen tidak bisa dinikmati petani dan membuat konsumen sebagai pihak yang terdampak dari mahalnya harga pangan. Padahal, lanjutnya, keuntungan justru dinikmati oleh mereka yang berada di tengah alias beberapa titik perantara antara petani dengan konsumen.

Penguatan kapasitas petani juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah terbatas. Dengan penggunaan teknologi pertanian yang efisien, diharapkan hasil produksi bisa meningkat. “Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam. Oleh karena itu sudah seharusnya harga pangan yang lebih terjangkau jadi prioritas,” tegasnya.

Kontrol Asing

Dalam kesempatan sebelumnya, Guru Besar Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santoso mengungkapkan persoalan impor beras yang menjadi polemik antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog memang perlu diselesaikan. Namun, sebenarnya ada yang luput dari perhatian publik, yaitu kontrol asing yang semakin besar terhadap kebutuhan pangan di Indonesia. “Jangan sampai asing dominan dalam memenuhi pangan Indonesia,” ujar dia.

Menurut Dwi Andreas, meskipun pemerintah mengklaim bahwa Indonesia telah swasembada dan mampu mengekspor pangan, tapi realitas datanya tidak demikian. Dia memaparkan impor untuk tujuh komoditas pangan utama justru meningkat, dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 25,2 juta ton pada 2017. “Ini kan sangat bertentangan dengan klaimklaim selama ini, bahwa produksi kita meningkat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, impor meningkat. Dan, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama, karena bertentangan dengan arah cita-cita Pak Jokowi yaitu kedaulatan pangan,” tukas dia.