KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha

KPPU: Regulasi Pemerintah Sumut Jangan Hambat Pengusaha

NERACA

Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Sumatera Utara (Sumut) menggelar Pembekalan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan untuk mengajak pemerintah membuat regulasi di dunia usaha sesuai prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

"Regulasi pemerintah Sumut diminta sesuai dengan prinsip prinsip persaingan dan tidak bertentangan dengan UU No 5/1999," ujar Kepala KPPU Medan, Ramli Simanjuntak di Medan, dikutip dari Antara, kemarin.

Dia mengatakan itu usai acara Pembekalan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan yang diikuti beebagai kalangan khususnya aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di bidang pembuatan regulasi. Menurut Ramli, KPPU terus mengawasi agar tidak terjadi persaingan tidak sehat yang bisa menghambat perkembangan ekonomi."Tidak boleh ada peraturan termasuk yang dibuat pemerintah yang bisa menghambat perkembangan dunia usaha," ujar dia.

Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah mengakui, pengusaha selalu merasakan bahwa pemerintah tidak pernah hadir atau mendampingi pelaku usaha."Sebagai pengusaha, saya merasakan kurangnya perhatian pemerintah kepada dunia usaha melalui regulasi yang kurang mendukung," kata dia.

Untuk itu, ujar Musa Rajekshah yang akrab dipanggil Ijeck itu, KPPU diminta membantu mengingatkan terus agar regulasi yang dibuat pemerintah benar - benar bisa mendukung dunia usaha."Dalam pengambilan kebijakan Pemprov Sumut ke depannya, saya fikir perlu sinergitas antara Pemprov Sumut dengan KPPU," kata dia.

Sekedar informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, yang fungsi dan tugasnya untuk mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait pengawasan usaha tersebut, tugas utama KPPU meliputi advokasi kebijakan, penegakkan hukum, pengendalian marger dan pengawasan Kementerian.

KPPU juga berwenang menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait adanya dugaan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, KPPU bisa mencegah banyaknya perjanjian dan kegiatan yang dilarang UU dan penyalagunaan posisi dominan, seperti persengkongkolan tender yang tidak sehat. Penguatan kewenangan KPPU tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ant

BERITA TERKAIT

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia   NERACA Jakarta - Indonesia berhasil meraih penghargaan literasi dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan,…

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…