Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

NERACA

Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian dari komitmen kemitraan Selatan-Selatan.

"Kita luncurkan perdana kerja sama tahun jamak antarBPOM dua negara. Ini membanggakan kami bisa kontribusi untuk dukungan terhadap Palestina meningkatkan kapasitasnya," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito di Jakarta, Senin (15/10).

Di sela pelatihan yang melibatkan dua negara bertema "Strengthening Cooperation in The Field of Drug Control Through Knowledge Sharing", dia menjelaskan peningkatan kapasitas pengawasan obat untuk Palestina itu merupakan bagian dari kerja sama dua negara di bidang kesehatan. Selain itu, terdapat kerja sama untuk bidang multisektor lainnya.

Pelatihan Tahap 1 itu dilaksanakan pada 15 hingga 19 Oktober 2018. Pelaksanaan kegiatan itu bersamaan dengan digelarnya Pekan Solidaritas Palestina yang diselenggarakan tanggal 15 hingga 21 Oktober 2018 di Jakarta untuk memperingati 29 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.

BPOM, ujar dia, komitmen untuk Palestina sejak kunjungan kerja ke Yordania dan Markas Besar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan November 2017. Hal yang dilakukan BPOM untuk pengembangan kapasitas obat termasuk makanan di antaranya dengan otorisasi uji klinis, otorisasi pemasaran, inspeksi peraturan, pengujian laboratorium, release vaksin, farmakovigilan serta pengawasan dalam bentuk pelatihan dan saran teknis.

Penny mengatakan kerja sama terkait pengawasan obat merupakan langkah awal dan bisa diperkuat untuk sektor yang lebih luas lagi, terutama sektor-sektor yang terkait dengan kerja BPOM."Ini pertama kali dengan mengambil masa kerja sama 'multiyears' ke depan. Nanti akan ada kerja sama ekonomi, pasar kita, ekspor impor agar lebih baik dalam kerja sama antarnegara Islam," tambah dia.

Kepala BPOM menyebutkan kerja sama teknis tahun pertama pada 2018 dilatarbelakangi prinsip solidaritas atas beberapa tantangan yang dihadapi Palestina dalam bidang kesehatan, antara lain keterbatasan akses terhadap obat generik dan isu terkait kemandirian obat."Sebagai salah satu negara terkemuka dalam produksi vaksin, Indonesia sangat berkomitmen untuk membantu negara berkembang lainnya, terutama negara anggota OKI untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengembangan vaksin," terang dia.

"BPOM sebagai bagian dari pemerintah Indonesia sangat tertarik untuk mengambil peran penting dalam pengelolaan obat-obatan dan vaksin yang akan membantu negara anggota OKI dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam peraturan obat dan produksi, khususnya vaksin." jelas dia.

Penny secara resmi membuka program pelatihan internasional dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dengan pemerintah Palestina di Jakarta, Senin (15/10).

Dalam kerangka KSS, pemerintah Indonesia, melalui BPOM akan menyediakan dukungan knowledge sharing berupa peningkatan kapasitas pengawasan obat secara komprehensif, mulai dari otorisasi uji klinis, otorisasi pemasaran, inspeksi peraturan, pengujian laboratorium, release vaksin, hingga farmakovigilan.

"Ini (peningkatan kapasitas pengawasan obat) salah satu bentuk diplomasi pemerintah Indonesia dalam mendukung tercapainya kemerdekaan Palestina," ujar Penny dalam sambutannya.

Diselenggarakan mulai tanggal 15 hingga 19 Oktober 2018, rangkaian kegiatan pelatihan internasional KSS meliputi aktivitas dialog dan praktik diantaranya adalah diskusi panel antara BPOM, Palestine National Medicines Regulatory Authorities (NMRA), dan perwakilan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) serta rangkaian kunjungan ke fasilitas laboratorium BPOM, dan sejumlah produsen obat-obatan terkemuka di Tanah Air. Ant

BERITA TERKAIT

HIMPUNI Dorong Kesiapan Tenaga Kerja Hadapi Industri 4.0

Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) siap mendorong tenaga kerja dari para lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan…

KONDISI 2018 LEBIH BURUK DIBANDINGKAN SURPLUS 2017 - BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$8,57 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami defisit hingga US$8,57 miliar sepanjang Januari-Desember 2018. Angka defisit ini…

Indonesia Jadi Importir Gula Terbesar di Dunia

NERACA Jakarta – Apapun niat pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, namun bila dilakukan dengan kebijakan impor tentu saja menuai pro…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…