Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Ketegangan AS - Korut nampaknya sedikit mereda setelah ada kepastian tentang hasil pertemuan Kim - Trump beberapa waktu lalu di Singapura. Paling tidak, dari agenda pertemuan itu ada titik temu yang memberikan harapan terhadap era global, terutama mengacu agenda denuklirisasi dari Korut. Betapa tidak, selama ini hubungan diplomatik AS – Korut tidak terlepas dari ancaman perang, terutama pasca Korea terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Rentang waktu selama ini diketahui bahwa AS – Korut tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dan faktor dari militer menjadi pemicunya. Oleh karena itu, pertemuan Kim – Trump tersebut memberikan banyak harapan terhadap hubungan bilateral keduanya dan bukan tidak mungkin juga akan berimbas secara global sehingga Indonesia juga diharapkan mendapatkan hasilnya.

Proses panjang sengketa AS – Korut ternyata tidak hanya dibidang militer tapi imbasnya juga berpengaruh terhadap sanksi kepada Korut, tidak hanya melalui PBB tapi juga Uni Eropa dan konsekuensi yang diterima Korut tidaklah kecil. Paling tidak, ini terbukti dari sejumlah negara yang sepakat melakukan pengurangan perdagangan dengan Korut dan Thailand adalah salah satunya, bahkan Thailand menegaskan perdagangan dengan Korut akan bisa menghilang demi mematuhi resolusi PBB terkait uji coba nuklir Korut. Hal ini memberikan gambaran bahwa regulasi isolasi yang diterapkan PBB terhadap Korut akan efektif membendung transaksi perdagangan, baik secara bilateral atau multilateral bagi Korut dan kedepannya tentu ini bisa menjadi sangat berat bagi Korut.

Ancaman

Argumen dibalik penurunan perdagangan dengan Korut misalnya dari Thailand yaitu pada tahun 2017 hanya US$ 1,6 juta atau turun 94 persen dari periode 2016. Bahkan, pada 2018 diharapkan tidak ada perdagangan dengan Korut. Meski demikian, ternyata AS masih bergeming dengan ketidakyakinan terkait efektifitas sanksi kepada Korut dan tekanan untuk menghentikan uji coba rudal balistik nuklir dan jarak jauh dari Korut akan terus dilakukan. Tindaklanjut dari kekhawatiran AS yaitu munculnya seruan dari Dewan Keamanan PBB terkait sanksi moral kepada Korut. Oleh karena itu, masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bisa menjadi sarana diplomatis yang lebih luas, tidak hanya bagi sengketa AS – Korut, tapi juga kemungkinan sengketa yang lainnya, terutama mengacu kepentingan global dan multilateral. Terkait hal ini salah satu dampak nyata dari sanksi itu adalah penghentian pemberian ijin kerja bagi warga Korut yang ada di luar negeri sehingga otomatis mereka akan kembali ke Korut.

Dibalik sanksi kepada Korut, bahwa ternyata AS juga berkepentingan untuk mendesak semua negara agar memberikan sanksi bagi Korut. Bahkan, Presiden AS Donald Trump juga meminta Cina menghentikan supply minyak ke Korut. Argumen yang mendasari karena pendanaan terbesar pengembangan nuklir di Korut yaitu berasal dari minyak. Hal ini memberikan gambaran tentang ancaman serius nuklir dari Korut dan karenanya salah satu aspek mendasar dari keberhasilan pertemuan Kim – Trump beberapa waktu lalu adalah denuklirisasi sehingga terjadi pemusnahan secara besar-besaran nuklir dari Korut. Artinya, jika harapan terkait denuklirisasi gagal maka bukan tidak mungkin situasi akan semakin memanas dan tentu produksi nuklir dari Korut akan terus meningkat sehingga bisa mengancam keselamatan dunia secara jangka panjang.

Ketidakpastian dari pertemuan Kim – Trump memberikan dua pilihan, pertama: jika hal ini berhasil maka program denuklirisasi akan berlanjut dan hubungan AS – Korut tentu akan menjadi lebih baik. Pastinya, imbas dari hasil terbaik adalah dicabutnya sanksi bagi Korut, setidaknya dalam jangka pendek terjadi perubahan pola perdagangan di Korut yang selama ini masih berkutat dengan sejumlah mitra strategis yang jumlahnya terbatas dan tentu neraca perdagangannya juga kecil. Artinya, pemetaan terhadap aspek potensi ekspor atas sejumlah komoditi dari Korut akan semakin berkembang dan tentunya juga akan berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan Korut. Aspek lainnya adalah laju perdagangan global akan meningkat terutama dikaitkan dengan meredupnya konflik AS – Korut. Betapa tidak, energi yang dihabiskan terkait konflik AS – Korut tidaklah kecil dan sanksi ekonomi hanyalah bagian kecilnya.

Kedua: jika implementasinya gagal, bukan tidak iklim sospol akan semakin memanas. Betapa tidak, AS sampai kini masih diyakini juga sebagai super power sementara di sisi lain Korut juga tidak bisa diabaikan kekuatannya, terutama dari aspek militer dan nuklir. Berbagai uji coba balistik nuklir Korut juga memberikan gambaran betapa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Terkait ini maka beralasan jika AS berkeinginan untuk menuntut Korut menghentikan uji coba nuklir dan semua proyek pengembangan nuklir. Artinya, ancaman terhadap perang memang tidak bisa diabaikan dan jika meletus maka dunia akan mengalami kerugian. Belajar dari perang Malvinas tentu ada banyak aspek yang mendasari urgensi mereduksi perang di era global, apalagi jika terkait ancaman nuklir.

Terlepas berbagai kemungkinan implementasi hasil pertemuan Kim - Trump, yang pasti, jaminan era global terhadap stabilitas sospol tidak bisa diabaikan dan kekuatan nuklir Korut sampai saat ini masih menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, beralasan jika AS juga menuntut program denuklirisasi Korut dan Indonesia sejatinya juga berkepentingan dengan hasil dari implementasi pertemuan Kim – Trump. Setidaknya agar perdagangan Indonesia – Korut bisa juga berkembang seperti nampak hasilnya dengan Korsel yang selama ini menjadi mitra strategis bagi ekonomi-bisnis dengan Indonesia. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk mereduksi ancaman perang nuklir, setidaknya AS – Korut melalui implementasi hasil pertemuan Kim – Trump belum lama ini.