Ketua Komisi II DPRD: Walikota Sukabumi Secepatnya Lakukan Seleksi Dirut PDAM

NERACA

Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi meminta agar Walikota Sukabumi secepatnya melakukan seleksi pengganti Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa ( PDAM TBW) Kota Sukabumi yang hampir sebulan lebih jabatanya kosong. 

"Harus secepatnya Pak Walikota mengangkat pemimpin baru untuk menjalankan dan mengelola BUMD tersebut," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Irwan Setiawan, Jumat kemarin (12/10).

Menurut Iwong sapan akrabnya, siapapun yang memimpin nanti, tentu saja harus memiliki kualifikasi yang memadai. Utamanya yang mampu memperbaiki dari sisi administrasi maupun peningkatan pelayanan. Sebab, dua hal ini menjadi sorotan masyarakat, khususnya pelanggan.“Permasalahan dari sisi administrasi maupun pelayanan yang terus ditingkatkan. Kalau administrasi diselesaikan secara internal, tapi pelayanan menyangkut pihak luar. Mudah-mudahan kepala daerah tidak salah pilih,” tandas Iwong.

Dari sisi jumlah konsumen, PDAM Kota Sukabumi juga sudah cukup baik. Selain di Kota Sukabumi, pelanggan juga ada di wilayah Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan wilayah Kota Sukabumi.“Keluhan pelanggan pada umumnya adalah mengenai pelayanan,” ungkap Iwong.

Sejauh ini kata Iwong, ketersediaan air juga semakin bertambah. Sebab, saat musim kemarau, meski ada penggiliran, penyaluran air ke rumah pelanggan tetap masih berjalan.“Sampai hari ini, Alhamdulilah, ada peningkatan persediaan air terhadap konsumen, mudah-mudahan bisa dipertahankan,” ujarnya.

Potensi perusahaan milik Pemkot Sukabumi tersebut kata Iwong cukup besar. Sejak restrukturisasi hutang oleh pemerintah pusat dan penambahan penyertaan modal oleh Pemkot Sukabumi, kondisi keuangan semakin baik. Kualitas sumber daya manusia yakni karyawannya juga sangat memadai.“Tinggal, bagaimana pimpinan mengelolanya agar lebih baik,” jelasnya.

Iwong juga menjelaskan, untuk mengetahui kondisi BUMD bisa dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK). Sebab, LHP-BPK sangat erat kolerasinya dengan kondisi keuangan BUMD.“Kalau opini BPK masih kurang memuaskan, berarti di lapangan perlu ada perbaikan, kalau LHP-BPK sudah dinyatakan baik, endingnya ada di pelayanan. Tapi, kalau penyertaan modal ditambah sedangkan pelayananya menurun itu patut dipertanyakan. Jadi percuma jika penyertaan modal ditambah, sementara pelayanan terus memburuk," terang politisi asal partai Golkar tersebut.

Di tempat terpisah, Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi sependapat dengan Iwong. Pengangkatan Dirut PDAM TBW harus segera dilakukan. Namun, pengangkatannya tetap melalui Dewan Pengawas BUMD.“Dewan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mekanismenya nanti badan pengawas yang memproses. Secepatnya harus ada,” kata Fahmi.

Ketika disinggung mengenai nama kandidatnya, Fahmi belum bisa memastikan. Sebab, pendaftaran dan seleksi calon Dirut PDAM juga menjadi kewenangan Dewan Pengawas.“Itu juga kewenangan Dewan Pengawas termasuk penentuannya. Walikota hanya menerima hasil dari seleksi yang dilakukan dewan pengawas,” pungkasnya. Arya