BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

BPOM Awasi 9.392 Iklan Obat dan Makanan

NERACA

Manado - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi sebanyak 9.392 iklan obat dan makanan yang ditayangkan media lokal dan nasional.

"Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia," kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Dra Mayagustina Andarini Apt MSc di Manado, Jumat (12/10).

Andarini pada acara penguatan tindak lanjut pengawasan kosmetik mengatakan, pengawasan tersebut merupakan implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan."Telah dibentuk sebanyak 40 loka POM yang merupakan perwakilan BPOM di tingkat kabupaten dan kota sehingga diharapkan menjadi upaya penguatan kelembagaan dan cakupan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia," ujar dia.

Andarini mengatakan, berdasarkan pengawasan "post market" BPOM di tahun 2017 ditemukan banyak pelanggaran iklan obat dan makanan. Dari 4.095 iklan obat yang dimonitor, sebanyak 390 iklan atau 9,52 persen tidak memenuhi ketentuan.

BPOM juga mengawasi sebanyak 5.297 iklan pangan dan ditemukan sebanyak 1.500 iklan atau sebanyak 28,32 persen yang tidak memenuhi ketentuan. Ditemukan iklan obat tradisional sebanyak 3.467 pelanggaran atau 56,46 persen dan suplemen kesehatan sebanyak 911 pelanggaran atau 34,35 persen. Iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, kata Andarini juga cukup tinggi yaitu 797 pelanggaran atau sebanyak 3,63 persen dari 21.955 iklan yang diawasi.

Secara umum, lanjut dia, pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua tahap yaitu sebelum beredar (pre market) dan sesudah beredar (post market)."Pengawasan tidak pre market tidak dilakukan untuk komoditas kosmetik dan pangan dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar. Pengawasannya lebih dititikberatkan pada pos market," kata dia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Bhineka Life dan OJK Gelar Literasi Keuangan untuk Guru

    NERACA   Bandung - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah NERACA Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar…

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp8 miliar dari…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…