Menakar Potensi Pasar Dinfra Jasa Marga - Bidik Dana Rp 1,5 Triliun

NERACA

Jakarta – Setelah sukses melakukan sekuritisasi aset untuk mendanai pengembangan jalan tol, rupanya membuat PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) ketagihan untuk mencari pendanaan lewat pasar modal. Kali ini aksi korporasi yang bakal dilakukan adalah menerbitkan skema pendanaan kelima berupa Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan pada aset infrastruktur seperti di proyek jalan tol.

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Desi Arryani dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, Dinfra mirip dengan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Akan tetapi, instrumen tersebut memiliki fitur ekuitas dan utang. Dinfra adalah produk pasar modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 52/POJK.04/2017 Tanggal 19 Juli 2017. “Skema itu merupakan satu wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang memberikan fleksibilitas lebih dalam melakukan pencarian dana melalui ekuitas dan hutang dalam satu transaksi,”ujarnya.

Sementara keuntungan bagi investor dapat memperoleh percepatan pendanaan baik dari 'asset recycling' maupun 'debt recycling'. Bagi Jasa Marga, skema itu adalah level selanjutnya dari inovasi skema pendanaan Perseroan, setelah sebelumnya Jasa Marga hanya menerbitkan salah satu antara ekuitas ataupun hutang saja.

Desi juga menambahkan, pihaknya dapat menawarkan Dinfra dengan penawaran terbuka atau terbatas sehingga dapat memperluas calon investor potensial. Pada Dinfra perdana, kata Desi, pihaknya menerbitkan melalui anak usaha yaitu PT Jasamarga Pandaan Tol yang mengoperasikan jalan tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,6 km.”Targetnya dapat memperoleh dana dengan plafon hingga Rp1,5 triliun untuk memperkuat struktur permodalan di proyek-proyek Jalan Tol Jasa Marga," katanya.

Skema pendanaan ini diharapkan menjadi alternatif pendanaan pada level anak usaha sehingga Jasa Marga dapat terus menjaga kinerja perseroan di tengah masifnya pembangunan jalan tol untuk mendukung konektivitas nasional. Menurut Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir, Dinfra merupakan produk baru yang sudah dikaji berbagai pihak. Beberapa hari lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah mengeluarkan surat efektif untuk instrumen tersebut. “Targetnya tidak banyak yang pertama sekitar US$100 juta atau ekuivalen Rp1 triliun,” paparnya.

Silvano menjelaskan bahwa Dinfra akan sangat bermanfaat bagi Jasa Marga. Pasalnya, instrumen tersebut memiliki dua aset dalam produk yang sama. “Jadi ada aset yang sebagai ekuitas kedua utang yang dapat digunakan sebagai recycle bank loan atau refinancing,” imbuhnya.

Sementara Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi pernah bilang, Dinfra yang ditawarkan Jasa Marga akan menjadi Dinfra BUMN pertama di Indonesia. Adapun, emiten dengan kode saham JSMR itu telah mendapatkan izin penerbitan efektif dari OJK pada 8 Oktober 2018.

Fakhri mengatakan, JSMR akan menerbitkan Dinfra dengan total nilai Rp1,5 triliun yang akan ditawarkan secara bertahap. Untuk tahap awal, perseroan akan merilis Rp300 miliar."Nanti itu akan diterbitkan secara bertahap. Untuk tahap awal size nya Rp300 miliar," katanya.

BERITA TERKAIT

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…

Pasar Modal di 2019 Lebih Menggairahkan - Tekanan Sudah Mereda

NERACA Jakarta – Bila sebagian pelaku pasar menilai tahun politik di 2019 mendatang, menjadi  kondisi yang cukup mengkhawatirkan di industri…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…