Dana APBN Tutupi Lapindo Capai Rp7,1 T

Senin, 07/03/2011

Dana APBN Tutupi Lapindo Capai Rp7,1 T

Jakarta,

Penggunaan dana APBN untuk ganti kerugian masyarakat korban semburan lumpur panas Lapindo dinilai masih belum jelas. Alasanya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terungkap alokasi penggunaan dana rakyat untuk penanganan dampak Lapindo mencapai Rp 7,12 T dan ini lebih besar dari kasu Bank Century Rp6,7 T.

“Jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T,” kata Ketua Institus Hijau Indonesia, Chalid Muhammad kepada wartawan di Jakarta,5/3.

Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi malah digunakan untuk kepentingan keteledoran korporasi, alias swasta sehingga terjadi ketidakadilan public, terutama pengawasan penggunaa dana itu. “Tahun 2007-2009 telah digunakan uang rakyat sebanyak Rp1,33 T yang berasal dari APBN,” tambahnya.

Menurut Chalid, berdasarkan data, baik pengawasan maupun penggunaan uang dariAPBN itu sangat membingungkan. “Selain dasar penggunaan dana APBN itu tidak jelas. Juga ditambah, hal Lapindo itu bukan bencana nasional. Sehingga penggunaan dan pengawasannya. Makanya harus diaudit,,” katanya.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini pun yakin Partai Golkar melindungi kasus Lapindo karena hingga kini belum ada keberpihakan, terutama memberikan ganti rugi kepada seluruh korban tanpa pandang bulu. “Dalam fakta ini sangat sulit untuk mengatakan Suara Golkar adalah Suara Rakyat. Karena itu Bakrie harus menutup semburuan lumpur dan membayar seluruh kerugian rakyat,” tegasnya. **cahyo