Dana APBN Tutupi Lapindo Capai Rp7,1 T

Dana APBN Tutupi Lapindo Capai Rp7,1 T

Jakarta,

Penggunaan dana APBN untuk ganti kerugian masyarakat korban semburan lumpur panas Lapindo dinilai masih belum jelas. Alasanya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terungkap alokasi penggunaan dana rakyat untuk penanganan dampak Lapindo mencapai Rp 7,12 T dan ini lebih besar dari kasu Bank Century Rp6,7 T.

“Jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T,” kata Ketua Institus Hijau Indonesia, Chalid Muhammad kepada wartawan di Jakarta,5/3.

Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Tetapi malah digunakan untuk kepentingan keteledoran korporasi, alias swasta sehingga terjadi ketidakadilan public, terutama pengawasan penggunaa dana itu. “Tahun 2007-2009 telah digunakan uang rakyat sebanyak Rp1,33 T yang berasal dari APBN,” tambahnya.

Menurut Chalid, berdasarkan data, baik pengawasan maupun penggunaan uang dariAPBN itu sangat membingungkan. “Selain dasar penggunaan dana APBN itu tidak jelas. Juga ditambah, hal Lapindo itu bukan bencana nasional. Sehingga penggunaan dan pengawasannya. Makanya harus diaudit,,” katanya.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini pun yakin Partai Golkar melindungi kasus Lapindo karena hingga kini belum ada keberpihakan, terutama memberikan ganti rugi kepada seluruh korban tanpa pandang bulu. “Dalam fakta ini sangat sulit untuk mengatakan Suara Golkar adalah Suara Rakyat. Karena itu Bakrie harus menutup semburuan lumpur dan membayar seluruh kerugian rakyat,” tegasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana

BPJS-TK Minta Pendampingan KPK Soal Pengelolaan Dana NERACA Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meminta pendampingan kepada Komisi…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…