Ancaman Perang Dagang AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan Indonesia untuk berhati-hati terkait hubungan dagang antar kedua negara. Karena Trump merasa defisit perdagangan AS terhadap Amerika sebesar US$9,5 miliar harus segera diakhiri.

Isu perang dagang AS memang belakangan intensitasnya makin meningkat. Setelah menyatakan perang dagang dengan China, AS tampaknya kini membidik perang dagang dengan Indonesia. Tujuannya Trump mengobarkan perang dagang ini adalah untuk menekan defisit perdagangan AS terhadap China, tanpa kecuali dengan Indonesia.

Data Departemen Perdagangan AS menunjukkan defisit ekspor dan impor antara AS dan China mencapai rekor tertingginya tahun 2017 sebesar lebih dari US$375 miliar. Tentu saja defisit perdagangan AS terhadap Indonesia sebesar US$9,5 miliar terlalu kecil, namun buat Trump tetap harus diolah agar berubah menjadi surplus.

Isyarat perang dagang Amerika terhadap Indonesia disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Sofjan mengungkapkan Trump sudah menyampaikan peringatan perang dagang itu bagi Indonesia. Trump berencana mencabut perlakuan khusus terhadap Indonesia di bidang perdagangan. “Trump sudah memberi kita warning. Kita bicara sama dia mengenai beberapa aturan mengenai special treatment tarif yang dia kasih ke kita mau dicabut, terutama tekstil,” ujar Sofjan beberapa waktu lalu.

Memang benar, ekonomi AS memang sedang berjaya. Karenanya dia bisa membuat kebijakan dagang dengan luar negeri semaunya. Mal-mal di AS penuh, restoran penuh, pengangguran paling kecil dan Trump bisa berbuat seenaknya. Dia akan melakukan apakah besok jadi perang dagangnya atau tidak.

Pemerintah AS tengah mengevaluasi status Indonesia sebagai negara penerima manfaat skema generalized system of preference (GSP). Manfaat dari GSP itu bisa jadi yang membuat perdagangan Indonesia surplus sekitar US$9,5 miliar dengan AS.

Sistem GSP mencakup penghapusan tarif dan pengurangan tarif terhadap hampir 5.000 sektor tarif AS. Hampir sama seperti sistem GSP Uni Eropa, GSP AS menyediakan keuntungan berbeda-beda bagi negara penerima, terdiri atas kategori A (berlaku bagi seluruh negara penerima), kategori A (mengecualikan negara penerima tertentu) dan kategori A+, diperuntukkan khusus bagi negara miskin (Least Developed Countries–LDCs).

Indonesia saat ini masih termasuk di dalam GSP kategori A yang diberikan penghapusan bea masuk bagi sekitar 3.500 lini tarif AS.  Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari GSP antara lain mencakup produk pertanian tertentu, serta produk tekstil, apparel, dan travel goods tertentu.

Setidaknya ada 124 produk Indonesia yang sedang dievaluasi AS dalam konteks GSP tersebut. Dari 124 produk asal Indonesia yang sedang dikaji Trump diantaranya kayu plywood, cotton, dan lain sebagainya. Sementara tekstil tidak termasuk di dalamnya.

Pemerintah AS juga sedang mengkaji Indonesia atas dua aspek, yakni eligibilitas Indonesia untuk terus menerima manfaat dari GSP dan reviewatas lini-lini tarif AS yang dibebaskan bagi Indonesia dalam mekanisme GSP.

Apabila hasil dari evaluasi merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, manfaat dari GSP yang diterima Indonesia saat ini akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump. Dijadwalkan, penandatangan rekomendasi oleh Trump itu dilakukan antara November 2018 hingga awal 2019.

Jika keputusannya demikian, maka untuk seterusnya seluruh produk Indonesia akan dikenakan kategori tarif MSN (Most Favoured Nations) oleh AS sesuai ketentuan WTO. Pasalnya, hal ini terkait kriteria dalam GSP soal akses pasar serta jasa dan investasi. Indonesia telah menerapkan beragam hambatan perdagangan dan investasi yang mengakibatkan dampak negatif yang serius atas perdagangan AS.

Sinyal Trump ini mengingatkan supaya Indonesia merapat segera. Merapat itu berunding supaya menghasilkan suatu kondisi yang namanya win-win untuk AS dan ini bagaimana. Saat ini Indonesia dikenakan bea masuk sekitar 11% hingga 30% ke AS. Bea masuk yang dikenakan Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan oleh Bangladesh maupun Vietnam sama-sama dikenakan bea masuk 0%. Makanya daya saing Indonesia terhadap Bangladesh dan Vietnam kalah.

BERITA TERKAIT

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Kejar Pajak Tambang !

    Usaha menaikkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti dari perusahaan tambang batubara merupakan sebuah tekad…

Pemerintah Berutang 2 Tahun?

  Wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kaget saat mendengar kabar bahwa Kementerian Perdagangan belum…

Hilirisasi Strategis bagi Ekonomi

Menyimak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,4 persen ditopang oleh sektor manufaktur yang mampu tumbuh sebesar 4,9…