Oleh: Amos Sury El Tauruy

Indonesia membawa agenda blended finance atau sumber keuangan campuran dalam IMF-WB Annual Meetings 2018 di Bali. Sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia menawarkan 31 proyek infrastruktur berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dengan skema blended finance tersebut. Menurut Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan 31 proyek tersebut merupakan hasil feasibility study PT MI (Persero).

Blended finance merupakan skema pembiayaan yang masih sangat baru bagi Indonesia. Oktober 2017 lalu, melalui Menko Maritim wacana digunakannya mekanisme blended finance dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur digaungkan. Dalam dunia akademis istilah blended finance telah lama didengar. Ada pendapat yang mengatakan blended finance sama dengan Public-Private Partnership (PPP), pembangunan sektor publik yang dibiayai oleh swasta.

Bukan kali pertama pembangunan di Indonesia dilakukan secara bekerjasama dengan swasta, baik swasta nasional maupu swasta asing. Sejak era-Orde Baru (Orba) kerja sama dengan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Salah satu contohnya adalah tol Jagorawi, yang dibangun menggunakan dana investasi dari Jepang. Ada anggapan jalan tol Jagorawi dan sejumlah jalan dibangun Jepang untuk memfasilitasi mobil Pabrikan mereka melintas.

Untuk pembangunan proyek infrastruktur, telah disiapkan beberapa model skema pembiayaan campuran untuk mendanai proyek-proyek tersebut (funding mix/blended finance), seperti penerbitan surat utang, penawaran saham ke publik, serta kredit sindikasi perbankan. Selain itu, masih terbuka skema lain yang lebih inovatif, campuran antara utang dan ekuitas. Apakah skema blended finance tepat digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur berkelanjutan?

Skema blended finance ditawarkan dalam IMF-WB Annual Meetings 2018, pemerintah menjelaskan jenis proyek infrastruktur yang akan dibiayai menggunakan skema blended finance. Seperti pembangunan proyek LRT, trem, waste energy, ekowisata dan proyek ramah lingkungan lainnya. Pemerintah nyatakan siap memfasilitasi investor swasta yang hendak menggunakan skema blended finance. Fasilitas seperti apa yang akan diberikan pemerintah?

Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi. Gencarnya pembangunan infrastruktur dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit APBN. Bahkan, konon katanya ada peralihan alokasi dana untuk mengejar pembangunan infrastruktur tersebut. Apakah digunakannya skema blended finance dalam pembangunan infrasktur berkelanjutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menutupi defisit anggaran?

Skema blended finance diambil sebagai salah satu alternatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Namun, apakah skema ini sudah dipersiapkan secara matang atau dadakan dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran yang belakangan terjadi karena gencarnya pembangunan? Apakah pemerintah sudah mempersiapkan peraturan yang baku untuk menjalankan skema tersebut? Siapa yang akan diuntungkan dengan skema blended finance tersebut, apakah pemerintah dan Rakyat Indonesia atau perusahan/investor swasta? (www.watyutink.com)