Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah

Realisasi Belanja APBN Sumsel Masih Rendah

NERACA

Palembang - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan III/2018 realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Selatan masih rendah yakni mencapai 56,17 persen atau Rp 7,96 triliun dari pagu Rp 14,18 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel Taukhid mengatakan, seharusnya capaian harus mendekati target rasio pada triwulan III yakni terealisasi sebesar 60 persen.”Sebenarnya realisasi ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu karena tren belanja anggaran biasanya menjelang akhir tahun baru melonjak, tapi tetap kami ingatkan harus mulai digenjot dari sekarang,” kata dia di Palembang, Rabu (10/10).

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat serapan belanja masih minim, salah satunya karena perilaku belanja di kementerian/lembaga yang kerap kali memakan banyak waktu pada proses pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, ia melanjukan, adanya faktor lain yakni perubahan atau mutasi pejabat di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA)."Secara umum faktor mutasi pejabat tersebut akan dapat mempengaruhi serapan belanja menjadi terhambat. Kebijakan politik serta pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan," kata dia.

Ia melanjutkan, sebenarnya pemerintah pusat sudah memproteksi kemungkinan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang dijanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya."Sebetulnya memang akan lebih baik jika pemimpin daerah ketika baru menjabat tidak langsung melakukan perombakan jajarannya,” ujar dia.

Oleh karena itu, kata Taukhid, untuk memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) akan mengintensifkan monitoring belanja pemerintah, khususnya pada proyek-proyek srategis infrastruktur yang didanai APBN. Ant

BERITA TERKAIT

Sabet Penghargaan Asuransi, IFG Life Tegaskan Komitmen Pulihkan Kepercayaan Publik

  NERACA Jakarta-Dalam menjalankan bisnisnya, IFG Life menjunjung tinggi tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh…

Apkasi Ajak Penyedia Barang/Jasa Ikut APN 2024 Rebut Peluang PBJ Pemerintah

NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran belanja di pemerintah daerah, Apkasi mengajak pihak swasta khususnya penyedia barang/jasa untuk…

bjb Ajak Ratusan Mahasiswa UNS Menjadi Enterpreneur Handal

NERACA Solo - Bicara UMKM berarti berbicara ekosistem usaha yang tercipta secara baik. Usaha tanpa pola yang baik akan membuat…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Sabet Penghargaan Asuransi, IFG Life Tegaskan Komitmen Pulihkan Kepercayaan Publik

  NERACA Jakarta-Dalam menjalankan bisnisnya, IFG Life menjunjung tinggi tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh…

Apkasi Ajak Penyedia Barang/Jasa Ikut APN 2024 Rebut Peluang PBJ Pemerintah

NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran belanja di pemerintah daerah, Apkasi mengajak pihak swasta khususnya penyedia barang/jasa untuk…

bjb Ajak Ratusan Mahasiswa UNS Menjadi Enterpreneur Handal

NERACA Solo - Bicara UMKM berarti berbicara ekosistem usaha yang tercipta secara baik. Usaha tanpa pola yang baik akan membuat…