RAPBD 2019 Sukabumi Masih Sama Dengan APBD Murni Tahun Lalu

RAPBD 2019 Sukabumi Masih Sama Dengan APBD Murni Tahun Lalu

NERACA

Sukabumi - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 masih disamakan dengan APBD murni tahun sebelumnya. Artinya, RAPBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2019 diperkirakan masih diangka Rp1,3 triliun.

"RAPBD 2019 ini masih belum sempurna, karena bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan dari pusat juga belum dimasukan. Sehingga sementara APBD murni tahun 2019 masih sama dengan APBD tahun sebelumnya," terang Walikota Sukabumi Achmad Fahmi usai rapat paripurna tentang penjelasan Walikota Sukabumi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (11/10).

Secara substansi lanjut Fahmi, RAPBD tahun 2019 ini merupakan APBD tahun pertama selaku kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kota Sukabumi dalam upaya untuk mewujudkan visinya."APBD murni tahun 2019 ini merupakan APBD saya dan Pak Wakil Walikota, yang nantinya juga akan mengakomodir janji-janji politik serta program unggulan kami," ujar Fahmi.

APBD sendiri lanjut Fahmi, merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di daerah yang diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambunagn untuk mewujudkan pembangunan serta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera."Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita harus tetap mempedomani ketentuan sesuai dengan kaidah, norma, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Fahmi.

Sementara itu berkaitan dengan raperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fahmi menjelaskan, bahwa BUMD ini didasarkan pasal 402 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, bahwa BUMD yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

"Selain itu juga agar BUMD dapat lebih berperan dalam menunjang terwujudnya tata perekonomian daerah disamping fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)," terang Fahmi.

Sedangkan raperda tentang penyelenggaran perhubungan lanjut Fahmi, salah satunya mengatur mengenai urusan Pemerintah Kota/Kabupaten, dimana untuk kota Sukabumi hanya mempunyai urusan lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian. Selain itu juga kata Fahmi, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas orang atau barang di Kota Sukabumi.

"Dalam raperda ini memuat 16 ketentuan diantaranya perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C serta rencana umum jaringan trayek," ungkap Fahmi.

Selain itu juga tambah Fahmi, dalam raperda tersebut, mengatur mengenai penyelenggaraan perkeretaapian, penggunaan jalan, dampak lingkungan, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, peran serta masyaarakat dan pengawasan dan pengendalian. Arya

BERITA TERKAIT

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

OJK Siapkan Lima Kebijakan Dorong Pertumbuhan 2019

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah,…

Bangun Pabrik di Jawa Tengah - PBID Targetkan Konstruksi Kuartal 1/2019

NERACA Jakarta – Rencana pembangunan pabrik baru di Jawa Tengah, terus di kejar progresnya oleh PT Panca Budi Idaman Tbk…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha…

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total

Kemenkop Diharapkan Fokus Upaya Reformasi Total NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan fokus pada upaya reformasi total koperasi…

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…