Menteri Dalam Negeri - Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Palembang - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik di Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami tetap berjalan walaupun belum maksimal.“Pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan walaupun infrastruktur mengalami kerusakan,” kata Mendagri kepada wartawan di Palembang, Kamis (11/10).

Menurut dia, pelayanan publik antara lain dilaksanakan di bawah tenda yang telah dibuat pegawai dalam pelayanan publik tersebut. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pemerintaan penting sehingga pemerintahan di daerah gempa dan tsunami tersebut harus tetap jalan.

Mendagri mengatakan, setelah terjadinya gempa dan tsunami, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sulteng.”Ada sekitar 110 pegawai yang dikirim di lokasi gempa untuk memantau sekaligus membantu roda pemeritahan di provinsi yang terkena musibah tersebut,” ujar dia.

Yang jelas roda pemerintahan harus berjalan walaupun terjadi musibah gempa dan tsunami. Menurut dia, sekarang ini jajaranya sedang menginventarisir jumlah kantor, gedung dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusahan. Begitu juga mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada terus didata karena gempa dan tsunami banyak menelan korban jiwa termasuk kalangan PNS.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan data ada 59 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di provinsi itu yang meninggal dan 40 staf atau PNS juga ikut menjadi korban meninggal dunia dan terbanyak di Palu.”Upaya yang dilakukan antara lain pembenahan infrastruktur termasuk kantor dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusakan,” kata dia.

Mendagri berkunjung ke Palembang menghadiri rapat koordinasi nasional sekaligus memberikan pengarahan kepada 700 peserta yang ikut dalam rapat tersebut. Rapat koordinasi Nasional Camat tersebut diikuti 700 camat dari wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Ant

BERITA TERKAIT

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target - Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS NERACA Sukabumi -…

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

Pelayanan Buruk PDAM Tirta Bhagasasi

Kami sebagai warga di perumahan Irigasi Danita RW 14, Kel. Bekasi Jaya, Kota Bekasi, merasa kecewa sekali atas pelayanan PDAM…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…