Menteri Dalam Negeri - Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri

Pelayanan Publik Pascagempa Tetap Jalan

Palembang - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik di Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami tetap berjalan walaupun belum maksimal.“Pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan walaupun infrastruktur mengalami kerusakan,” kata Mendagri kepada wartawan di Palembang, Kamis (11/10).

Menurut dia, pelayanan publik antara lain dilaksanakan di bawah tenda yang telah dibuat pegawai dalam pelayanan publik tersebut. Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pemerintaan penting sehingga pemerintahan di daerah gempa dan tsunami tersebut harus tetap jalan.

Mendagri mengatakan, setelah terjadinya gempa dan tsunami, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sulteng.”Ada sekitar 110 pegawai yang dikirim di lokasi gempa untuk memantau sekaligus membantu roda pemeritahan di provinsi yang terkena musibah tersebut,” ujar dia.

Yang jelas roda pemerintahan harus berjalan walaupun terjadi musibah gempa dan tsunami. Menurut dia, sekarang ini jajaranya sedang menginventarisir jumlah kantor, gedung dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusahan. Begitu juga mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada terus didata karena gempa dan tsunami banyak menelan korban jiwa termasuk kalangan PNS.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan data ada 59 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di provinsi itu yang meninggal dan 40 staf atau PNS juga ikut menjadi korban meninggal dunia dan terbanyak di Palu.”Upaya yang dilakukan antara lain pembenahan infrastruktur termasuk kantor dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusakan,” kata dia.

Mendagri berkunjung ke Palembang menghadiri rapat koordinasi nasional sekaligus memberikan pengarahan kepada 700 peserta yang ikut dalam rapat tersebut. Rapat koordinasi Nasional Camat tersebut diikuti 700 camat dari wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Ant

BERITA TERKAIT

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan NERACA Jakarta - Pimpinan KPK mempersoalkan legalitas Wadah Pegawai (WP) KPK yang menggugat…

Menteri Dalam Negeri - Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana…

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan - Pengamat Kebijakan Publik

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan Pengamat Kebijakan Publik NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…