NERACA

Jakarta – Pengamat perikanan Abdul Halim mengharapkan Indonesia dapat mengambil peluang dari sektor perikanan menyusul terimbasnya sektor perikanan China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Menurut dia, pemerintah China tidak akan berdiam diri dan dipastikan melakukan pukulan balik terhadap produk AS yang memasuki pasar mereka.

"China sebagai produsen perikanan terbesar di dunia, baik tangkap maupun budidaya, jelas terimbas dengan kenaikan tarif yang dikenakan AS," kata Abdul Halim, disalin dari Antara.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengingatkan bahwa peluang yang dimiliki pengusaha RI untuk mengambil kesempatan tergantung kesiapan industri nasional. Abdul Halim juga berpendapat bahwa perang dagang adalah bentuk lain dari perang mata uang. "Apa yang terjadi antara China dan AS hanyalah cara untuk menekan defisit neraca perdagangan," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengingatkan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan sebagai respon menghadapi dampak negatif perang dagang. "Keadaan ekonomi global saat ini menuntut pentingnya kerja sama Selatan-Selatan, terutama untuk menciptakan respon, serta strategi dalam menangani berbagai situasi yang terjadi," katanya dalam diskusi panel berjudul "The Growing Importance of South-South Cooperation Amid Trade Tensions and Global Financial Market Volatility" sebagai salah satu rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Mardiasmo mengingatkan kerja sama ini semakin mendesak karena ketegangan perdagangan dan ketidakpastian dalam perang tarif yang dilakukan AS serta China dapat memberikan konsekuensi terhadap kinerja ekspor impor.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan perang dagang, yang menimbulkan ketidakstabilan perekonomian global, masih akan berlanjut.

"Ketidakstabilan global itu tidak bisa dihindari, akan jalan terus. Malahan kalau tadinya dibilang paling hanya sampai kuartal pertama tahun depan, sepertinya tidak," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/10).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan bahwa situasi perang dagang yang sedang mengemuka saat ini tidak bisa direm, sehingga turut membuat ketidakpastian berlanjut makin lama.

Pengamat perikanan Moh Abdi Suhufan menyatakan Indonesia tidak perlu memperkuat proteksi komoditas perikanan nasional meski gelombang proteksionisme sedang melanda sejumlah negara terkait perang dagang Amerika Serikat-China. "Secara spesifik tidak perlu sebab transaksi perdagangan ikan kita positif," kata Moh Abdi Suhufan dalam keterangan tertulis, disalin dari Antara.

Abdi Suhufan yang juga Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu menuturkan bahwa ekspor perikanan lebih tinggi daripada impor. Ia juga mengingatkan bahwa impor yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia biasanya hanya untuk sejumlah komoditas perikanan yang tidak bisa diproduksi di sini. "Kita hanya impor terbatas untuk komoditas tertentu yang yang dibutuhkan karena tidak ada di Indonesia seperti salmon," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menginginkan pemerintah Indonesia dapat meniru kebijakan sejumlah negara maju dalam memproteksi produksi perikanannya. "Proteksi perikanan salah satunya yang dilakukan oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Denmark dan Norwegia," kata Abdul Halim.

Menurut dia, negara-negara tersebut membatasi produk perikanan yang masuk ke pasar dalam negeri, contohnya adalah komoditas udang yang terindikasi diproduksi dari praktek merusak lingkungan.

Ia berpendapat bahwa kontrol ketat seperti inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan perdagangan sektor perikanan nasional di Tanah Air. Abdul Halim juga menyatakan bahwa gerakan proteksionisme sebenarnya juga saling terkait dengan sentimen anti-penguasaan kepentingan nasional oleh asing.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat mengerahkan segenap upaya untuk menghentikan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan laut dan kawasan perairan nasional.

Menteri Susi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu, sebagaimana disalin dari Antara, menyatakan, laut dan sumber daya alam di dalamnya dapat dijaga dengan berhenti menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan berhenti mencemari laut dengan bahan kimia berbahaya (bom, potassium, dan dinamit).