Harga Premium Tidak Berubah - PEMERINTAH NAIKKAN HARGA BBM NONSUBSIDI

Jakarta-Meski BBM Premium dipertahankan tetap tidak naik, kesimpangsiuran kebijakan harga BBM bersubsidi itu sempat meresahkan masyarakat. Pasalnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan terkesan bimbang dalam memutuskan kebijakan strategis di tengah kondisi ekonomi Indonesia sedang memprihatinkan saat ini. Pemerintah seharusnya tetap memegang teguh komitmen kebijakan publik bahwa Premium dan Solar tidak akan naik harganya sampai tahun 2019.

NERACA

Semula, pada pukul 16.30 WIB, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan soal rencana kenaikan harga Premium dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per liter. Kenaikan harga berlangsung efektif pada pukul 18.00 WIB di seluruh SPBU seluruh Indonesia.

Kemudian setelah konferensi pers, tersebar pesan tertulis bahwa kenaikan harga Premium ditunda. "Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Jonan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10).

Lalu, Kementerian BUMN juga mengundang media untuk berkumpul di Indonesia Paviliun di Bali, pada pukul 18.30 WITA. Tapi yang hadir justru Deputi Bidang Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dan Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Puspanegara.

Dari konferensi pers tersebut, Fajar mengaku baru tahu soal rencana kenaikan harga BBM setelah ada pengumuman Menteri Jonan. "Jadi kita baru tahu tadi setelah Jonan sampaikan bahwa akan naik, dan kami tanyakan ke Bu Menteri bisa dilaksanakan apa tidak karena Pertamina baru naikkan Pertamax," kata Fajar seperti dikutip CNBCIndonesia, kemarin. Sebelumnya, Pertamina memang baru umumkan kenaikan harga BBM non subsidi pada pk. 11.00 WIB.

Dari sini, kata Fajar, Menteri Rini kemudian meminta mempertimbangkan syarat kenaikan harga BBM sesuai dengan peraturan presiden. "Kondisi keuangan negara, daya beli masyarakat, dan kondisi riil ekonomi," ujarnya.

Untuk pengumuman, menurut Fajar, biasanya ada rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian supaya nanti bagaimana ke depannya. "Nanti kami rakor, Pak Jonan barusan bilang kenaikan ditunda hari ini dan besok."

Jonan sebelumnya menyebutkan harga jual Premium penugasan ini di wilayah Jawa-Madura-Bali naik dari Rp6.550 menjadi Rp7 ribu per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter. Sementara, harga jual BBM jenis solar yang mendapatkan subsidi tetap Rp5.150 per liter.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) juga mengaku tak tahu menahu rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Bahkan, perusahaan minyak negara tersebut menyebut tak siap. “Pertamina butuh waktu persiapan dan sedang bahas dengan pemegang saham," ujar Adiatma Sardjito, VP Corporate Communication Pertamina, kepada CNNIndonesia.com, kemarin.

Menurut pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira, ini faktor politiknya cukup dominan dibandingkan rasionalitas ekonomi. Pemerintah khawatir saat pertamax dinaikan kemudian premium juga naik efek ke elektabilitas presiden besar. “Akhirnya justru menimbulkan kebingunan di masyarakat. Ini juga bertepatan dengan acara IMF WB yang diawasi oleh pers asing dan investor. Inkonsistensi kebijakan energi mencoreng wajah indonesia dan menciptakan sentimen negatif kepada pasar,” ujarnya menanggapi kesimpangsiuran kebijakan BBM subsidi kepada Neraca.

Sebelumnya, Pertamina menyesuaikan harga BBM Pertamax dan Dex Series, serta Biosolar Non-PSO. Sementara, untuk BBM jenis Premium, Biosolar PSO, dan Pertalite, harganya tidak berubah.

Menurut pengamat energi dari Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan, kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dex Series, serta Biosolar non-PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik) belum maksimal. Padahal, PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan minyak negara disebut-sebut masih memiliki ruang untuk mengerek harga lebih tinggi.

Menurut dia, idealnya, kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut paling sedikit Rp1.200 per liter. Bukan Rp900 per liter seperti keputusan Pertamina. Harga itu telah memperhitungkan selisih harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2018 sebesar US$48 dengan harga minyak mentah dunia yang tembus US$80-US$85. "Seharusnya, kenaikan (harga) bisa lebih tinggi lagi," ujarnya.

Mamit menduga alasan Pertamina menahan kenaikan harga tidak sampai level maksimal karena strategi bisnia. Dengan demikian, harga BBM non-subsidi milik Pertamina dapat kompetitif dengan perusahaan minyak swasta, seperti Shell dan Total, yang terlebih dulu menaikkan harga. "Kalau naiknya terlalu tinggi, justru Pertamina akan kehilangan konsumen karena akan banyak yang ke SPBU swasta," ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh Pengamat Energi Komaidi Notonegoro. Dia mengatakan, rentang kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini masih dibawah harga keekonomian. Pertamina, menurut dia, masih memiliki ruang kenaikan harga sekitar Rp300 - Rp500 per liter pada tiap jenis BBM-nya. "Masih ada ruang, tapi mungkin mereka tidak bisa mengambil 100 persen, mengingat berbagai pertimbangan," ujarnya. Sekadar informasi, Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Dex Series, serta Biosolar non-PSO mulai hari ini, Rabu (10/10) di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB.

Kerentanan Keuangan

Sementara itu, Organisasi Negara untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai kerentanan keuangan mulai meningkat pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disinyalir dapat memicu risiko fiskal.

Laporan survei ekonomi Indonesia yang dirilis OECD Rabu (10/10) menyebutkan, investasi yang cepat dan meningkatnya utang karena terlibat dalam proyek infrastruktur membuat sejumlah BUMN rawan mengalami arus kas, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga atau keterlambatan proyek.

Langkah-langkah untuk membatasi harga listrik dan bahan bakar, menurut OECD, juga telah menimbulkan tekanan bagi keuangan sejumlah BUMN. "Sebagai contoh, harga bahan bakar oktan rendah (Premium) belum berubah sejak 2016 meskipun ada kenaikan harga minyak internasional," menurut laporan tersebut.

Kondisi keuangan perusahaan-perusahaan BUMN tersebut rentan memicu risiko fiskal karena ada kemungkinan membutuhkan suntikan modal dari negara. "Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada risiko implisit dari kerugian dan kenaikan utang BUMN. Otoritas perlu lebih waspada sehubungan dengan kualitas kredit pinjaman baru dari bank pemerintah," jelas OECD.

Kendati demikian, secara keseluruhan, terdapat 14 BUMN yang mengalami kerugian di tahun 2017, lebih sedikit dari tahun 2016.

Melihat risiko-risiko yang dihadapi BUMN, OECD menilai perlunya pemantauan terhadap BUMN dan memastikan tata kelola yang baik. "Walaupun semua BUMN yang sudah menjadi perseroan wajib membuat laporan keuangan yang diaudit eksternal, laporan keuangan tersebut seharusnya tersedia untuk umum dan seharusnya tersedia untuk umum," kata laporan tersebut.

Lembaga tersebut pun menyarankan agar meningkatkan jumlah BUMN yang melantai di bursa efek Indonesia. OECD juga mengingatkan rencana konsolidasi BUMN menjadi enam perusahaan industri sektoral yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dinilai justru dapat memicu kondisi keuangan BUMN kian buram.

Mereka juga menyarankan untuk mendorong pelibatan swasta lebih besar pada proyek infrastruktur guna mengurangi tekanan pada BUMN. Hingga kini, BUMN masih menjadi unsur penting dalam strategi inftrastruktur dan pembangunan pemerintah. Sebagai contoh, rencana tahun 2016 untuk mempercepat 245 proyek strategis nasional mengasumsikan bahwa 30% dari proyek-proyek tersebut akan dibiayai melalui investasi BUMN.

Dampak kenaikan harga BBM juga memicu inflasi pada akhir tahun ini. Ekonom Eko Listiyanto mengungkapkan kenaikan harga BBM akan menjadi satu dari dua faktor utama yang mempengaruhi inflasi hingga akhir tahun. Faktor lainnya adalah depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Menurut dia, dua kombinasi ini tentu akan menekan daya beli masyarakat. Namun, ada kemungkinan hanya daya beli masyarakat perkotaan yang tergerus akibat kebijakan ini, mengingat BBM non-subsidi sebagian digunakan oleh masyarakat perkotaan. Namun, kenaikan harga BBM bisa jadi signifikan jika pergerakan hargaMeski demikian, di kelompok pengeluaran konsumen yang lain terbilang stabil. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bakal 'Paksa' Pengembang Bangun Fasilitas Difabel

Kementerian Sosial akan menyiapkan panduan penyediaan fasilitas umum ramah difabel dengan mengadopsi model terbaik di dunia dengan tetap memperhatikan kearifan…

Pemerintah Siapkan Regulasi Cegah Anak Kecanduan Gadget

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, membenarkan kabar bahwa pemerintah tengah menggodok sebuah aturan untuk membatasi penggunaan gawai seperti smartphone atau…

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OJK Batasi Rasio Kredit Bermasalah Fintech Tak Lebih 2%

NERACA Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh perusahaan financial technology (Fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending yang sudah…

RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018 - China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5%

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis…

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…