KPK: "Fee" Kasus Lampung Selatan Rp56 Miliar

KPK: "Fee" Kasus Lampung Selatan Rp56 Miliar

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi "fee" sekitar Rp56 miliar dalam pengembangan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan pada tahun anggaran 2018.

"Kami lakukan penelusuran informasi terhadap 'fee'" proyek-proyek lain pada tahun 2016, 2017, dan 2018 di Dinas PUPR. Sampai saat ini, penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan 'fee' sekitar Rp56 miliar dalam proyek-proyek tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (10/10).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), dan Direktur PT Prabu Sungai Andalas Gilang Ramadhan (GR).

Secara paralel, lanjut Febri, KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan "asset recovery" dalam kasus suap di Lampung Selatan itu."Agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkrah, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," tutur dia.

Untuk tersangka Zainudin, kata Febri, sejauh ini telah diperiksa sekitar 50 orang saksi dengan unsur dari anggota DPRD Provinsi Lampung, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Kabid Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Komisaris dan Karyawan PT 9 Naga Emas."Penyidikan untuk Gilang Ramadhan telah selesai sejak 24 September 2018, kemudian dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan. Sidang perdana akan dilakukan pada hari Jumat, 12 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor di Lampung," ungkap Febri.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu, tim KPK mengamankan Rp200 juta dari tangan Agus Bhakti Nugroho yang diduga uap terkait dengan "fee" proyek di dalam tas kain merah dalam pecahan Rp100 ribu.

Selain itu, di rumah Anjar Asmara, tim juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp399 juta dari sebuah lemari dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dan uang tersebut adalah uang yang terkait dengan "fee" proyek-proyek dari rekanan-rekanan yang lain.

Sebagai pihak yang diduga pemberi adalah Gilang Ramadhan, sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara. Diduga pemberian uang dari Gilang Ramadhan kepada Zainudin Hasan terkait dengan "fee" proyek sebesar 10 s.d. 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Diduga Zainudin Hasan mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugroho. Zainudin Hasan kemudian meminta Anjar Asmara untuk berkoordinasi dengan Agus Bhakti Nugroho terkait "fee" proyek. Anjar Asmara kemudian diminta untuk mengumpulkan "fee" proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR.

Dana taktis tersebut diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan Zainudin Hasan. Dengan pengaturan lelang oleh Agus Bhakti Nugroho, pada tahun 2018 Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar. Gilang Ramadhan mengikuti proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya. Ant

BERITA TERKAIT

WHO: Kasus Campak Meningkat 30Persen di Dunia

Kasus campak di dunia melonjak hingga 30persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan terbesar terjadi…

KPK Luncurkan Panduan Pencegahan Korupsi Dunia Usaha

KPK Luncurkan Panduan Pencegahan Korupsi Dunia Usaha NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk…

Di Hakordia 2018, KPK Beri Penghargaan LHKPN-Gratifikasi

Di Hakordia 2018, KPK Beri Penghargaan LHKPN-Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan terkait Laporan Harta Kekayaan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…