Mediasi Mestinya Jadi Pilihan Utama Dalam Kasus Sengketa

NERACA

Jakarta - Persengketaan timbul lantaran ketidakpuasan satu pihak dengan pihak lainnya. Tak jarang, persengketaan diselesaikan di meja hijau. Padahal, ada jalan yang lebih baik dalam persengketaan yaitu mediasi. Sayangnya mediasi belum mendapatkan pilihan bagi pihak yang bersengketa.

Chairman Asian Mediation Association, A.Fahmi Shahab mengatakan mediasi masih dianggap sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. "Kita memilih mediasi sebagai pilihan utama dalam sengketa. Di Indonesia seharusnya seluruh kasus perdata mesti dimediasikan," kata Fahmi saat konferensi pers The 5th Asian Mediation Association Conference di Jakarta, Rabu (10/10).

Ada beberapa hal ketika sengketa diselesaikan dengan cara mediasi. Pertama, penyelesaian kasus lebih cepat dan efisien. Kedua, kesepakatan antara keduabelah pihak lebih besar karena mereka yang merancang jalan keluarnya. Ketiga, munculnya kreatifitas dalam penyelesaian sengketa yang mana sangat sulit jika diselesaikan di pengadilan. Keempat, hubungan keduabelah pihak bisa dilanjutkan karena ada solusi win win solution.

Indonesia memiliki Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang mana mewadahi 1.650 mediator. Fahmi yang juga menjabat sebagai Executive Director PMN mengatakan potensi sengketa jauh lebih besar dibandingkan kapasitas penyelesainnya. "Mediator cukup banyak yang mendapatkan sertifikat hanya saja belum dipercaya menangani kasus. Maka dari itu, para mediator perlu menjemput bola. Dengan banyaknya kasus di pengadilan maka itu kemungkinan besar bisa diselesaikan dengan mediasi," katanya.

Fahmi menyampaikan dengan cara mediasi maka sengketa di luar pengadilan bisa diselesaikan sampai 90 persen sementara jika sudah masuk ke pengadilan maka sengketa yang bisa diselesaikan hanya 30 persen. Namun begitu, peran mediator dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak antar keduabelah pihak. “Mediator itu harus independen dan netral. Kalau terbukti ada keberpihakan maka bisa saja salah satu pihak melaporkannya,” jelasnya.

Untuk lebih memperdalam ilmu dan mengenalkan kepada masyarakat tentang mediator, PMN akan mengadakan konferensi internasional tentang mediasi di Jakarta. Fahmi mengatakan Konferensi Asian Mediation Association yang ke-5 akan memberi banyak kesempatan untuk bertukar-pikiran tentang ide-ide baru dan perkembangan terakhir di bidang mediasi. “Maka bila ada orang yang tertarik pada mediasi, yang ingin tahu apa sih mediasi, apa manfaatnya, dan bagaimana caranya mencari mediator profesional, inilah kesempatan emas,” ucapnya.

Sementara itu, Senior Mediator Raymond Lee, mengatakan mediator bukan saingan pengacara. Mediasi adalah ilmu baru dalam penyelesaian sengketa, maka mediator membantu (bukan mengganti) peran lawyer sebagai praktisi penyelesaian sengketa. “Sudah terbukti dalam beberapa studi di dunia internasional bahwa mediasi berhasil menyelesaikan sengketa secara cepat dan hemat, dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi para pencari keadilan,” tukasnya.

Akan ada sesi, kata Raymond, yang dibawakan Dr Paul Gibson, Mediator Senior dari Australia yang akan memperkenalkan inovasi dunia neuroscience dan pengaruhnya bagi mediator, lawyer, dan para praktisi penyelesaian sengketa. Fahmi menambahkan, dalam acara tersebut juga ada klinik mediasi pada venue konferensi yang menyediakan konsultasi walk-in bagi publik yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mediasi atau bagi yang memerlukan jasa mediator.

Sesi lain dalam konferensi akan membahas tentang tantangan perbedaan budaya dalam penyelesaian sengketa, peran lawyer dalam mediasi, pemanfaatan internet untuk ODR (online dispute resolution), mediasi pada sektor spesifik seperti maritim, sengketa medis, konstruksi, pertanahan, hingga sengketa inter-faith dan intra-faith.

BERITA TERKAIT

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

Lalai Dalam Proyek Karaha - HIL Somasi PT Bangun Cipta Kontraktor

NERACA Jakarta- H Infrastructure Limited (“HIL”) perusahaan konstruksi terbesar di Selandia Baru melayangkan mengajukan surat teguran/ somasi kepada PT Bangun…

Penegakan Netralitas ASN Dalam Pemilu Butuh Keterlibatan Publik

Penegakan Netralitas ASN Dalam Pemilu Butuh Keterlibatan Publik   NERACA Jakarta - Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…