NERACA

Jakarta – Kinerja Bulog dikhawatirkan tidak akan maksimal setelah institusi pimpinan Budi Waseso tersebut kembali mendapatkan tugas baru dari pemerintah. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Pemerintah menugaskan Bulog atau BUMN lainnya untuk membeli telur dan ayam di tingkat petani sesuai dengan harga acuan. Peraturan yang berlaku sejak 1 Oktober 2018 tersebut menyebut, pembelian harus dilakukan apabila harga komoditas yang diatur berada di bawah harga acuan di pasaran.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, kekhawatiran akan tidak maksimalnya kinerja Bulog sangat beralasan mengingat Bulog juga bertugas menyerap beras, gula dan jagung dari petani. Selain itu, untuk mendukung kinerjanya, Bulog juga membutuhkan tambahan anggaran, misalnya saja untuk membangun gudang-gudang baru atau merevitalisasi gudang lama agar kualitas komoditas serapan bisa terjaga.

“Bulog harus memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai untuk menampung pasokan ayam dan telur. Jangankan untuk pasokan ayam dan telur yang memerlukan gudang khusus, untuk pasokan jagung saja yang komoditasnya agak mirip dengan beras, Bulog belum siap menampung. Hal ini terlihat dari kurangnya conveyor untuk jagung yang ada di gudang Jagung dan infrastruktur gudang jagung yang masih seadanya,” jelas Imelda di Jakarta, Rabu (10/10).

Oleh karena itu, daripada menambah beban kerja Bulog, lebih baik pemerintah memfokuskan kerja Bulog untuk mengurus komoditas tertentu seperti beras. Sementara itu untuk mengatasi fluktuasi harga telur dan daging ayam, lebih baik diserahkan pada mekanisme pasar. Imelda menambahkan, kebijakan kenaikan harga batas bawah dan batas atas telur dan ayam yang baru saja diterapkan pemerintah mulai terasa dampaknya karena harga kedua komoditas tersebut mulai seimbang pada tingkat konsumen dan produsen.

Harga batas bawah telur di tingkat peternak sudah ditetapkan menjadi Rp 18.000/kilogram dan batas atasnya Rp 20.000/kilogram. Sementara itu harga penjualan di tingkat konsumen adalah Rp 23.000 per kilogram. Harga batas bawah penjualan ayam adalah Rp 18.000 per kilogram dan batas atasnya adalah Rp 20.000 per kilogram. Lalu harga ayam di tingkat konsumen sekarang adalah Rp 34.000 per kilogram.

Sementara itu, penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras dinilai perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan yang sudah dicanangkan menjadi semakin tidak realistis.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan, target serapan  untuk Bulog adalah 2,7 juta ton hingga akhir tahun 2018. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua term yaitu Januari – Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto meyakini bahwa dengan cukup memadainya jumlah cadangan beras di Bulog, maka harga beras ke depannya diharapkan akan bisa stabil. "Situasinya saat ini sangat berbeda dengan tahun lalu. Dengan cadangan Bulog yang cukup, saya yakin harga beras tetap stabil," kata Suhariyanto.

Menurut dia, pada tahun lalu situasinya berbeda karena cadangan Bulog ketika itu relatif tidak aman. Untuk September 2018 ini, papar Kepala BPS, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,62 persen dan sumbangannya ke deflasi adalah sebesar 0,36 persen.

Anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy mengatakan harga kebutuhan pokok selama beberapa bulan terakhir stabil. Kesimpulan tersebut diketahui Romahurmuziy setelah dirinya melakukan pengecekan harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Induk Sayur Giwangan Yogyakarta. "Dari catatan harga yang saya peroleh dan berdasarkan pengakuan para pedagang, hampir semua bahan pangan stabil dan hanya sedikit yang mengalami kenaikan," kata Romahurmuziy.