SBY Bahas Pemotongan Anggaran di APBN-P 2012

NERACA

Jakarta---Pemerintah terus mematangkan konsep penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lagsung memimpin rapat terbatas (ratas)  tersebut.  "Soal APBN-P tadi kita tentu saja memaparkan program dan posturnya, dan juga pemotongan anggaran," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,

Lebih jauh Hatta menjelaskan dalam mengantisipasi kondisi perekonomian dunia yang tidak menguntungkan dan juga akan adanya sejumlah program bantuan ke masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi maka pemerintah akan melakukan penghematan dan pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga.  “Jadi anggaran Kementerian dan Lembaga yang bisa dihemat ya di hemat yang bisa dipotong ya potong, sehingga totalnya Rp22 triliun dari total anggaran Kementerian Lembaga," paparnya

Selain itu, kata Hatta lagi, masalah BBM juga dibahas bersamaan dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat. “Itu karena kalau pemerintah dan DPR setuju menaikkan (BBM-red) maka harus ada program perlindungan sosial , karena kita tidak ingin masyarakat terkena dampak kenaikan maka diberikan bantuan," ucapnya

Dalam kesempatan itu, Hatta mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi, asumsi yang akan diajukan pemerintah dalam APBN-P berkisar antara 6,5%  hingga 6,7%.  " Rangenya sekitar 6,5% sampai 6,7%  bisa dibatas bawah bisa 6,7% tapi yang jelas kalau memang nanti itu BBM disetujui sama DPR dan pemerintah untuk naik, artinya relatif kita harus menyediakan program perlindungan rakyat dan `social protection`," jelasnya

Untuk inflasi, Hatta mengatakan asumsi akan berada disekitar 6%  hingga 7%.  "Akan bergerak di sekitar itu. Tapi yang penting jaga harga pangan jangan bergejolak," katanya.

Sementara untuk asumsi ICP, Hatta mengatakan 105 dolar AS per barel. Harga rata-rata ICP saat ini kata Hatta, berkisar di 118 dolar AS per barel.  Untuk lifting, Menko Perekonomian mengatakan targetnya justru menurun menjadi dibawah 950.000 barel per hari. Namun pihaknya yakin  pada awal April 2012 telah disetujui APBN-P 2012.

Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono tersebut dihadiri oleh ketiga Menko, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan M.S Hidayat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan sejumlah menteri lainnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan defisit anggaran dalam APBNP 2012 diperkirakan akan melebar menjadi sekitar 2,4%. Untuk itu, pemeirntah akan menggenjot penerimaan negara. "Saya rasa, defisitnya akan melebar. Tapi melebarnya 2,2% plus minus 0,2%. Jadi bisa dua bisa 2,4%, begitu kira-kira," ujarnya

Menurut Agus, untuk menambah kekurangan anggaran akbiat terjadinya defisit tersebut akan dilengkapi secara kombinasi dimana salah satunya berasal dari penerimaan negara. "Itu kombinasi, terutama dari satu peningkatan penerimaan negara, kedua penghematan dalam arti mengurangi belanja-belanja yang tidak diperlukan atau misalnya menata dengan lebih baik subsidi, lalu yang ketiga penggunaan SAL, dan yang keempat mungkin tambahan pinjaman," paparnya.

Dengan adanya perkiraan defisit tersebut, Agus pun belum bisa memperkirakan bagaimana dampaknya ke pertumbuhan perekonomian. "Justru kalau diperhatikan semua ekonomi dunia ada kecenderungan untuk dikoreksi turun, kita juga akan dikoreksi turun. Tetapi jangan lupa APBNP ini nanti tidak hanya berisi program mengkaji pertumbuhan ekonomi, tapi ada juga program mengkaji stimulus dan ada yang stimulus itu untuk infrastruktur," pungkasnya.      **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…