Jakarta-Di tengah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5,1% pada  tahun ini. Untuk ekonomi global, lembaga keuangan internasional itu juga menurunkan proyeksinya menjadi 3,7% dari perkiraan semula 3,9% untuk 2018 dan 2019.

NERACA

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Oktober 2018, besaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurun jika dibandingkan proyeksi pada April sebesar 5,3%. Menurut Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld, pemangkasan proyeksi tersebut seiring dengan perkembangan ekonomi global yang diperkirakan turun dari 3,9% menjadi 3,7% pada tahun ini.

"Meski kami menurunkan proyeksi karena ada pengetatan kebijakan moneter di dunia, perkembangan harga minyak dunia, dan ketegangan dagang yang belum jelas. Tapi kami melihat pertumbuhan Indonesia masih cukup kuat," ujarnya, Selasa (9/10).

Selain itu, penurunan proyeksi juga seiring defisit transaksi berjalan yang diperkirakan berada di kisaran 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meski inflasi terbilang rendah di kisaran 3,4%.

Lebih lanjut, IMF melihat Indonesia masih bisa menjaga angka pertumbuhan ekonomi melalui beberapa indikator. Salah satunya, kebijakan fiskal melalui pos penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak yang banyak, juga dengan meningkatkan investasi di pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Ini akan menguntungkan banyak pihak. Kami melihat, Indonesia perlu meningkatkan human capital," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

IMF juga menilai peningkatan infrastruktur dapat menjadi daya tarik bagi aliran investasi ke Indonesia. Terlebih, Indonesia terus berusaha mengurangi regulasi perizinan. Tahun depan, IMF juga memperkirakan perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5,1%. Ramalan ini seiring dengan proyeksi defisit transaksi berjalan di kisaran 2,4% terhadap PDB dan inflasi di kisaran 3,8%.  

Sementara itu, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonom lima negara terbesar di kawasan ASEAN pada tahun ini stagnan di kisaran 5,3%. Sedangkan untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi ASEAN justru turun menjadi 5,2%.  

Kondisi ekonomi Thailand diperkirakan berada di kisaran 4,6% pada tahun ini, meningkat pesat dari tahun lalu sebesar 3,9%. Namun, pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Negeri Gajah Putih hanya 3,9%.  

Kemudian  ekonomi Malaysia diperkirakan turun ke 4,7% pada tahun ini dari sebelumnya 5,9%.  Pertumbuhan negeri jiran itu diperkirakan turun tipis pada tahun depan ke 4,6%. Sedangkan Filipina dan Vietnam diperkirakan tumbuh 6,5% dan 6,6% pada tahun ini atau turun tipis sekitar 0,2%  dari tahun lalu masing-masing 6,7% dan 6,8%. Namun tahun depan, ekonomi Filipina diperkirakan naik menjadi 6,6%, sedangkan Vietnam turun ke 6,5%.

Kondisi Global

IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global IMF menjadi 3,7%, lebih rendah dari perkiraan semula 3,9% (Juli 2018) untuk 2018 dan 2019. Menurut lembaga keuangan internasional itu, pemicu utama berasal dari ketegangan kebijakan perdagangan dan pengenaan tarif impor, sementara pasar di negara berkembang berjuang dengan kondisi keuangan dan arus modal keluar yang lebih ketat.

IMF menurut Reuters, memandang ledakan pertumbuhan yang kuat karena pemotongan pajak Amerika Serikat (AS) dan permintaan untuk impor kini mulai berkurang. Penurunan prediksi itu mencerminkan gabungan berbagai faktor, termasuk pengenaan tarif impor antara AS dan China, dan kinerja ekonomi yang lebih rendah di negara-negara zona Eropa, Jepang dan Inggris. Selain itu, suku bunga yang tinggi menekan beberapa pasar negara berkembang dengan arus modal keluar, terutama Argentina, Brasil, Turki dan Afrika Selatan.

"Pertumbuhan AS akan menurun setelah bagian stimulus fiskal mengalami kemunduran. Terlepas dari momentum permintaan saat ini, kami telah menurunkan perkiraan pertumbuhan AS pada 2019 kami tarif yang diberlakukan pada berbagai impor dari China dan pembalasannya," ujar Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Dengan banyaknya dampak perang tarif AS-China tahun depan, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan AS pada 2019 menjadi 2,5% dari sebelumnya 2,7%. Sementara itu, pertumbuhan China pada tahun yang sama menjadi 6,2% dari semula 6,4%. Sepanjang 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi kedua negara tidak berubah yakni, 2,9% untuk AS dan 6,6% untuk China.

Di zona Eropa, Lembaga keuangan independen itu memotong proyeksi pertumbuhan menjadi 2,0% dari sebelumnya. Ekonomi Jerman dianggap sangat terpukul oleh penurunan kinerja manufaktur dan volume perdagangan.

Obstfeld mengatakan IMF tidak melihat penarikan dana besar-besaran dari pasar negara berkembang, atau penurunan ekonomi yang menyebar ke negara yang memiliki ekonomi lebih kuat, seperti di Asia dan beberapa negara pengekspor minyak. "Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kerentanan terhadap guncangan global telah meningkat. Setiap pembalikan tajam untuk pasar keuangan negara berkembang akan menjadi ancaman signifikan bagi negara maju," ujarnya.  

Menurut IMF, keseimbangan risiko mengarah negatif, dengan kondisi keuangan akan semakin ketat karena tingkat suku bunga kembali normal. Hal itu dinilai akan melukai pasar negara berkembang, terutama saat pertumbuhan permintaan mulai melambat.

Ketegangan perdagangan di AS diperkirakan akan terus berlanjut, meskipun para pejabat IMF memandang perjanjian perdagangan antara AS dengan Meksiko dan Kanada sebagai tanda positif.

Di sisi lain, laporan ini memuji Indonesia yang menujukkan kemajuan dalam upaya menurunkan ketimpangan. Salah satunya, dengan kenaikan upah buruh di Tanah Air yang mencapai hampir 9% tahun lalu. Meski tak masuk dalam jajaran 10 teratas, Indonesia juga tak termasuk dalam posisi 10 terbawah bersama Singapura.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menilai ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya. Karenanya, dia menyebut Indonesia tidak membutuhkan pinjaman IMF.

"Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya. Ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan rekan-rekan mereka," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/10).

Lagarde menegaskan pengelolaan ekonomi Indonesia dilakukan dengan optimal melalui koordinasi antara pemerintah, BI, dan pihak-pihak terkait. Sebelumnya, Sri Mulyani menuturkan tujuan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali bukan untuk menarik utang baru kepada dua lembaga internasional tersebut. "Kami tidak sedang meminjam ke IMF. Saya tegaskan, event ini tidak akan ada pengajuan pinjaman ke IMF," ujarnya.

Meski demikian, Indonesia justru meraih pujian dalam upaya mengatasi ketimpangan, karena dianggap lebih baik dari Nigeria, Singapura dan Argentina masuk dalam kelompok negara yang dinilai buruk dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.

Kondisi ini terungkap dalam laporan index penurunan ketimpangan yang dirilis Oxfam dan Development Finance International. Kedua lembaga tersebut memeringkat 157 negara berdasarkan penanganan ketimpangan dengan melihat kebijakan anggaran sosial, pajak, dan hak buruh yang merupakan tiga area kritis untuk menurunkan ketimpangan.

Laporan tersebut menjelaskan Singapura masuk peringkat 10 terbawah dalam mengatasi ketimpangan. Negeri jiran tersebut berada di peringkat 149, meski termasuk salah satu negara terkaya di dunia. 

Peringkat tersebut didasarkan pada indikator baru tentang sejauh mana kebijakan suatu negara memungkinkan penghindaran pajak. Negara tersebut juga tidak memiliki upah minimum untuk para pekerjanya, kecuali untuk petugas kebersihan dan penjaga keamanan.

Laporan tersebut juga menunjukkan negara-negara Asia relatif tertinggal dalam upaya mengatasi ketimpangan. Hal ini terlihat dari tiga negara yang berada di posisi terbawah dan tak ada satu pun yang masuk dalam posisi 10 teratas. Mayoritas pemerintah negara Asia gagal meningkat belanja perlindungan sosial dan kesehatan, serta membuat kebijakan yang berpihak pada buruh, termasuk upah. bari/mohar/fba