Indonesia Disebut Tak Butuh Bantuan dari IMF

 

NERACA

 

Jakarta - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan maupun pinjaman dari IMF karena kondisi ekonomi dalam keadaan baik. "Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya," kata Lagarde dalam pernyataan yang diterima yang dikutip Antara, kemarin.

Lagarde mengatakan pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini telah dilakukan dengan optimal melalui koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait. "Ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi, Gubernur Perry, Menteri Sri Mulyani, Menteri Luhut, dan rekan-rekan mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Lagarde juga menyampaikan belasungkawa atas bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah. "Kami berbelasungkawa kepada mereka yang selamat, kepada mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai, dan kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, sebagai simbol solidaritas, para staf maupun manajemen IMF memberikan bantuan senilai Rp2 miliar guna membantu proses rekonstruksi dan pemulihan bencana. "Kami juga akan membuka kesempatan bagi para peserta Pertemuan Tahunan agar mereka juga dapat berkontribusi," kata Lagarde. Meski mengalami bencana, Lagarde juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang tidak membatalkan penyelenggaraan Pertemuan Tahunan di Bali.

Menurut dia, pembatalan bisa menghilangkan kesempatan untuk memperlihatkan kontribusi Indonesia kepada dunia serta menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. "Membatalkan pertemuan tahunan bukanlah sebuah pilihan, karena hal itu akan menyia-nyiakan sumber daya yang telah dianggarkan selama tiga tahun terakhir," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia tidak meminjam uang lagi dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Hal tersebut diungkapkan sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah kalangan yang menyebut Indonesia mendapat pinjaman sebagai imbalan telah menerima peran menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. "Mengenai apakah dengan adanya event ini kita meminjam (uang) dari IMF, itu tidak. IMF itu institusi yang hanya meminjamkan bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, dahulu Indonesia memang pernah menerima bantuan dari IMF kala mengalami krisis tahun 1997-1998. Pada saat itu, neraca pembayaran Indonesia memang mengalami defisit yang sangat lebar, salah satunya dikarenakan utang luar negeri swasta yang tidak terpantau dan telah membengkak menyebabkan beban pada keseluruhan perekonomian dalam negeri. Sedangkan saat ini, kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik. Hal itu diperkuat oleh pernyataan dari IMF sendiri yang menilai bagaimana kondisi terkini perekonomian Indonesia dibandingkan 20 tahun silam.

"Sehingga kita tegaskan, kita tidak meminjam IMF. Banyak yang mencoba membuat seolah-olah ini menjadi isu," tutur Sri Mulyani. Sebagai salah satu negara anggota IMF dan Bank Dunia, Indonesia berupaya menjadi anggota yang baik dan tetap bisa berkontribusi memberikan pemikiran dan ide demi kepentingan bersama di tataran global. Keterlibatan Indonesia dalam IMF dan Bank Dunia, menurut Sri Mulyani, tak ubahnya seperti posisi Indonesia di lembaga internasional lain, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…