Sukabumi - Pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di Kabupaten Sukabumi ternyata belum semua tersentuh bantuan program pemerintah setempat maupun bantuan pemerintah pusat. Masih banyak pelaku UKM yang memiliki skill dan tenaga kerja, belum mendapatkan perhatian. Ironisnya, mereka yang tidak tersentuh ini, seolah termarginalkan karena enggan berhubungan dengan instansi terkait.

Para pelaku UKM berharap, pemerintah pusat harus turun tangan langsung dalam hal pemberian bantuan agar tepat sasaran. Mereka menyebutkan, kriteria dan produk UKM calon penerima bantuan harus dilampirkan. Sedangkan bentuk bantuan yang diinginkan berbentuk barang dan modal.

“Bentuk barang yang dimaksud seperti mesin maupun peralatan. Modal pun harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha UMK yang mengajukan bantuan dana. Kalau hal ini diberlakukan pemeirntah baik daerah maupun pusat, maka UKM akan menjadi pelopor pasar ekonomi. Tentunya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pun bisa meningkat karena UMK yang maju secara otomastis akan menyerap tenaga kerja”, papar pengamat ekonomi lokal, Hermansyah Ar, kepada NERACA, Kamis (1/3) di Palabuhanratu.

Dia menambahkan, pemerintah pun diharapkan serius mendata para pelaku UKM dan melakukan pembinaan agar tidak menjadi “bancakan” oknum tak bertanggungjawab. Sebab dikhawatirkan pelaku UKM yang memiliki skill dan tenaga kerja menjadi kuli bagi aktor yang memiliki intelektual bermental korup.

Hermansyah mengungkapkan, proses bantuan terhadap UKM selama ini yang terjadi berdasarkan unsur kedekatan, politis, dan agency. “UKM yang memiliki kedekatan tertentu dengan sejumlah oknum mungkin pejabat, kerap kali mendapatkan bantuan. Apalagi kalau pengelola UKM-nya itu aktifis atau kader partai politik tertentu, akan sangat mudah mendapatkan bantuan. Sementara bagi pelaku yang tidak memiliki faktor tersebut, cenderung memakai jasa agen untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Tentunya modal atau bantuan yang diterima itu terpangkas untuk jasa agency”, ungkap dia.

Pada periode 2011, ungkap Hermansyah yang juga pelaku koperasi di Sukabumi ini, pemerintah banyak menggelontorkan program bantuan UKM. Salah satunya adalah dana hibah dan dana Aspirasi Dewan. Kebanyakan penerima dana ini adalah orang-orang yang tidak berbasis UKM maupun koperasi. “Banyak penerima bantuan modal dari Pemkab Sukabumi melalui dinas tertentu tidak dipergunakan untuk usaha. Ini yang perlu dievaluasi”, tandas dia.

Ketua Koperasi Koi ini beranggapan, dana hibah dari Pemkab khususnya, dan dari pusat umumnya, banyak yang tidak tepat sasaran. “Karena itu tadi, penerima bukan pelaku UKM asli. Tetap pelaku usaha abal-abal. Yang sangat disayangkan, tim verifikatornya kurang profesional. Karena banyak tim verifikator yang tidak terjun langsung ke lapangan. Pendataan oleh dinas pun saya rasa kurang valid. Saya pernah baca di NERACA, ada pelaku UKM yang mulai berkembang tidak pernah tersentuh bantuan. Padahal, pusat kegiatan UKM itu berada di belakang rumah pegawai Dinas Koperasi dan Perindustrian (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi. Kan sangat lucu. Sence of social pegawainya tidak ada”, pungkas Harmansyah. (rony)