UPT PBB-P2 dan BPHTB Sukabumi Siap Luncurkan Aplikasi BPHTB

Pencapaian Triwulan Ketiga Capai Rp22 Miliar Lebih

NERACA

Sukabumi - UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) Kota Sukabumi berencana akan meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditahun 2019. Hal itu juga untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB minimal sekitar Rp600 ribu.

"Untuk awal kita akan lakukan di dua kecamatan dulu. Yakni, Kecamatan Lembursitu dan Baros. Sebab di dua wilayah tersebut masih ada harga tanah sekitar Rp240 ribu per meter, sementara dua wilayah tersebut juga pembangunannya sangat pesat," ujar Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi Atep Kurniawan kepada Neraca, Jumat (5/10).

Disisi lain kata Atep, juga akan membantu masyarakat ketika akan menjual tanahnya. Sebab, selama ini ketika mereka menjual tanah dengan harga masih NJOP lama, ketika akan membeli rumah di luar dua kecamatan tersebut, tidak bisa diharapkan seperti yang diinginkanya."Makanya rencana adanya kenaikan NJOP ini, selain untuk meningkatkan potensi pajak, juga membantu masyarakat," ujar Atep.

Selain itu kata Atep, kantornya juga tengah meluncurkan aplikasi BPHTB yang tujuanya untuk meningkatkan pelayanan juga kepada masyarakat, sebab dengan aplikasi itu masyarakat juga akan mengetahui langsung BPHTB itu sendiri."Direncanakan akhir bulan ini sudah bisa digunakan aplikasi tersebut. Tapi sebelumnya kita juga akan lakukan kerjasama dengan pihak perbankan, yakni Bank BJB selaku kas daerah," terangnya.

Atep juga berharap rencana aplikasi BPHTB yang bisa digunakan akhir bulan ini bisa berbarengan dengan rencana perjanjian kerja sama (PKS) kepada bank yang sama tentang pelayanan pembayaran PBB bisa dilakukan di mini market. Apalagi inovasi ini sudah dilakukan oleh kota-kota lainya. Seperti Bogor dan Depok, kedua daerah itu sudah melakukan sistem seperti itu. Seandainya bisa di terapkan di Kota Sukabumi, sudah tentu akan disambut baik oleh masyarakat, karena ini salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat.

"Saya sih berharap selain aplikasi BPHTB, inovasi pembayaran PBB di mini market juga bisa dilaksanakan. karena ini juga salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat," tandasnya.

Sementara itu realisasai PBB-P2 dan BPHTB sampai dengan triwulan ketiga sudah mencapai Rp22.932.311.231. Dengan rincian untuk PBB dari target Rp8.200.000.000 mencapai Rp8.163.523.074 atau sekitar 99,56 persen, dengan sisa target sekitar Rp36.476.926. Sedangkan BPHTB dari target Rp8.000.000.000 bisa dikatakan sudah melebihi target dengan pencapaian Rp14.467.576.453. atau sekitar 180,84,persen."Sampai dengan triwulan ketiga, PBB dan BPHTB terkumpul Rp22 miliar lebih dengan sisa target sampai akhir tahun yang harus dicapai sekitar Rp6 miliar lebih," beber Atep.

Bahkan Atep meyakini jika akhir tahun nanti semua sisa anggaran yang harus dipenuhi akan terlampaui dari target yang sudah ditentukan."Saya optimis sekali akhir tahun akan melebihi target yang sudah ditentukan. Bahkan kami siap jika ada kenaikan target di tahun depan nanti," pungkas Atep. Arya