NERACA

Sumut - Presiden Joko Widodo mengatakan ke depan peruntukan dana desa akan lebih diprioritaskan kepada pembangunan sumber daya masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan skill. "Dengan demikian masyarakat di desa mampu mengolah sumber daya alam yang ada di desanya yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa," katanya di Lubukpakam, Senin (8/10).

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang diikuti 3.000 pendamping desa, pengelola BUMdes dan guru-guru PAUD. Ia mengatakan anggaram dana desa ke depannya bukan hanya untuk membangun infrastruktur, namun akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan SDM dan pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). 

Hal itu dinilai karena pembangunan SDM masyarakat desa juga sangat penting dalam upaya mendukung pembangunan selama ini yang sudah dilakukan di desa dan juga tidak kalah penting adalah mengurangi angka pengangguran. "Dalam empat tahun terakhir berbagai pembangunan infrastruktur baik berupa jalan desa, jembatan, kantor desa maupun sekolah pendidikan usia dini sudah cukup banyak dilakukan. Ke depan anggaran dana desa akan lebih diprioritaskan pada pembangunan SDM-nya," katanya.

Ia juga menyampaikan awalnya dana desa banyak yang tidak terserap, mengingat banyak aparatur desa yang belum paham peruntukannya, namun belakangan ini penyerapannya semakin meningkat seiring semakin pahamnya aparatur desa, ditambah lagi pendamping desa yang semakin berkualitas dengan adanya berbagai pelatihan. "Serapan dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah melainkan harus betul-betul bermanfaat bagi desa. Dana desa harus tepat sasaran dan tepat guna," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Fachri, menampik penyerapan dana desa belum maksimal. Saat ini serapan dana desa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang penyerapan dan desa sudah luar biasa sampai hari ini tahap dua sudah mencapai 58 sekian persen dari target 60 persen. Artinya ini sudah mendekati (target)," kata Fachri, beberapa waktu lalu.

Dia optimistis serapan anggaran dana desa tahun ini bisa mencapai angka 99 persen. Menilik permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya yang diklaim telah diperbaiki. "Kami optimistis sampai akhir tahun penyerapan dana desa di atas 99 persen karena kita sudah punya pengalaman dari tahun sebelumnya," ujarnya. Dia mengungkapkan, pada 2015, serapan anggaran hanya 86 persen dari alokasi anggaran Rp 20,16 triliun. Kemudian pada 2016, penyerapan dana desa ditingkatkan dengan alokasi anggaran yang juga ditingkatkan menjadi Rp 46 triliun.

"Serapannya malah luar biasa di atas 98 persen di 2016. Tahun 2017 begitu juga ditingkatkan lagi jadi Rp 60 triliun serapannya sampai di atas 98 persen dan terakhir 2018 ini karena sudah punya pengalaman kami optimistis dari 3 tahun sebelumnya ini di atas 99 persen," ujarnya. Bahkan saat ini, lanjutnya, dana desa tahap ketiga sudah memasuki tahap pencairan. "Sekarang sedang proses untuk pencairan dana desa tahap ketiga. Ada tahap yang ditentukan Kemenkeu untuk pencairan tahap 3 yaitu minimal capaian output dari realisasi tahap 1 dan 2 sebesar 75 persen. Sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan pencairan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sampai tahap dua di 33 provinsi penyerapan sudah di 431 kabupaten dari total 434 kabupaten. "Berarti sudah 99 persen lebih. Memang ada beberapa desa yang dana desanya sudah bermasalah dari tahun lalu dan kami dengan beberapa kementerian dan lembaga turun langsung menyelesaikan permasalahan sampai dengan tingkat desa," jelasnya.