NERACA

Jakarta – Penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan yang sudah dicanangkan menjadi semakin tidak realistis.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, target serapan  untuk Bulog adalah 2,7 juta ton hingga akhir tahun 2018. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua term yaitu Januari – Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September.

Namun target tersebut bisa saja tidak tercapai karena terkendala aturan Instruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015. Melalui Inpres tersebut, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10%.

”Adanya pematokan harga ini akan membatasi daya jual petani yang mungkin ingin menjual di tingkat harga yang lebih tinggi. Musim kemarau yang dialami saat ini tentunya akan menurunkan stok gabah yang dapat diproduksi oleh petani. Sehingga pada akhirnya akan mendorong petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran,” jelas Ilman, disalin dari siaran resmi.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

”Selain itu, pemerintah juga perlu bersama-sama memantau stok beras dan terbuka dengan peluang untuk impor apabila stok beras semakin menipis. Impor ini pun baiknya dilakukan tidak mendadak agar tidak dekat dengan masa panen dan pada akhirnya hanya memperburuk kehidupan petani,” tambahnya.

Adanya kenaikan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan mengindikasikan kenaikan harga beras di tingkat konsumen pada beberapa waktu ke depan. Dalam rangka mengontrol agar harga beras tidak liar di tingkat konsumen, Bulog sudah merencanakan operasi pasar dengan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli menyarankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk turun langsung ke lapangan menyaksikan kondisi paceklik di berbagai daerah.

Agus Ruli menyampaikan hal tersebut mengomentari optimisme Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap produksi beras nasional.

Agus menuturkan musim kemarau yang panjang berdampak langsung terhadap pertanian dan kehidupan para petani secara kompleks. Selain produksi hasil tanam petani yang dipastikan semakin menurun, musim kemarau juga menghadirkan persoalan-persoalan lain kepada petani seperti tumbuhnya hama di lahan pertanian mereka.

Hama di ladang-ladang pertanian juga bertumbuh banyak. Ini yang kerap dikeluhkan oleh petani-petani, papar Agus. Lebih jauh Agus menuturkan kemarau panjang juga menyebabkan petani gagal panen sehingga merugi dari sisi modal. Secara tidak langsung hal ini membuat petani memilki hutang panen sehingga ketika datang musim hujan mereka harus menanamnya ulang.

Luasan kekeringan ladang-ladang pertanian di berbagai daerah diyakini Agus lebih besar dibandingkan dari tahun sebelumnya, sebagaimana data yang diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di mana kekeringan telah melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa yang notabene diantaranya adalah daerah-daerah sentra beras dan jagung, seperti Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, NTB, Banten, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya.

Kondisi kekeringan di atas selaras dengan hasil studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), sebanyak 39,6 persen dari 14 kabupaten yang merupakan sentra padi mengalami penurunan produksi di kemarau panjang ini. Penurunannya bahkan tidak tanggung-tanggung, mencapai 39,3 persen. Oleh sebab itu ia mendorong Kementan lebih serius menangani hal ini. Kementan disarankannya berkoordinasi langsung dengan para petani dan menampung masalah-masalah yang dihadapi petani.

Terkait tragedi gempa di Sulawesi Tengah, Andi Amran Sulaiman melepas 500 truk pengangkut bantuan pangan bagi korban gempa dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah. "Kami mengucapkan terima kasih pada Gubenur Sulsel, anggota DPD RI, seluruh perusahaan BUMN dan BUMD, dan swasta, ada kurang lebih 500 truk bahan pangan yang dikirim," kata Andi Amran.