NERACA

Jakarta-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selamatkan keuangan negara Rp 4,13 triliun pada semester I-2018. Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyeteron ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

Menurut siaran pers di laman Setkab, pekan lalu, penyetoran ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017. Terkait dengan koreksi cost recovery, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Dalam IHPS I Tahun 2018 juga disebutkan bahwa selama periode 2003 – 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun. “Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun,” menurut laporan BPK.

Temuan BPK tersebut disampaikan oleh tim BPK yang dipimpin oleh ketuanya Moermahadi Soerja Djanegara saat menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.

Terkait dengan penyelesaian atas temuan BPK, Presiden mengatakan dirinya tidak akan pernah bosan mengingatkan semuanya untuk memperbaiki dan membenahi serta menjaga dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

"Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara serta tentang pertanggungjawaban kita kepada rakyat, masyarakat bahwa yang namanya uang negara uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," ujar Jokowi.

Sesuai laporan BPK, Presiden Jokowi menyebutkan pada 2018 ini, dua entitas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) masih disclaimer atas laporan keuangannya tahun 2017.  "Pada LKPP 2016, ada enam yang TMP, 2017 masih ada dua, dua ini siapa saja KKP dan Bakamla, kita sebut saja, sekarang kita terbuka saja," ujar Presiden.

Selain itu, BPK mengungkapkan terdapat 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2018. Hal itu diungkapkan dalam pelaporan IHPS I Tahun 2018 kepada DPR-RI saat Rapat Paripurna, belum lama ini.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta pamasalahan ketidakhematan ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun, potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp6,69 triliun. "Terhadap masalah ketidakpatuhan tersebut pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan Rp676,15 miliar," ujarnya.

Tidak hanya itu. BPK menegaskan akan mengaudit penyaluran dana bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. “Semua bantuan pasti kita audit," ujar  Moermahadi.

Dia menjelaskan, BPK memang selalu melakukan pemeriksaan keuangan pada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Namun mengenai penyaluran dana bencana maka dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Kita audit biasa tiap laporan keuangannya BNPB. Akan tetapi kalau nanti pas ada buat bencana seperti ini, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, mulai bantuan, hingga pembangunannya seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp560 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Dana on call yang diminta BNPB tersebut telah cair pada hari Senin, 1 Oktober 2018.

Dia menjelaskan, permintaan dana oleh BNBP tersebut memang sudah disetujui pada pekan lalu, tepatnya Sabtu, 29 September 2018, sehingga dana pun cair dengan cepat. mohar