Jakarta-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Bank Dunia untuk mempertanggungjawabkan proyek mereka yang gagal dan memiskinkan rakyat di negeri ini. Menurut  Departemen Kebijakan dan Pembelaan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Walhi Edo Rahman, salah satu tanggung jawab harus mereka lakukan ada di Proyek Waduk Kedung Ombo.

NERACA

Proyek tersebut telah membuat masyarakat tergusur dan menimbulkan kemiskinan sampai dengan tiga generasi. "Kami meminta Bank Dunia untuk bertanggung jawab terhadap kasus itu. Tidak boleh mereka lepas tangan begitu saja. Dengan adanya pinjaman yang diberikan menyebabkan dampak hingga tiga generasi terjadi," ujar Edo dalam konferensi pers Walhi di Jakarta, Jumat (5/10).

Waduk Kedung Ombo dibangun pada 1985 hingga 1991. Proyek tersebut menelan dana US$283 juta tersebut.  Dari total kebutuhan dana tersebut, US$156 juta diantaranya dipenuhi dari pinjaman Bank Dunia. Sementara itu, Indonesia mengeluarkan dana US$105,8 juta.

Berdasarkan hasil riset Walhi dan tim Katadata, walau sudah berjalan 30 tahun lebih, pembangunan waduk masih menyisakan banyak persoalan akibat penanganan korban pembangunan yang belum tuntas sampai sekarang.

Dari hasil riset yang mereka lakukan, setelah 30 tahun beroperasi, masyarakat korban penggusuran proyek masih menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Sebanyak 98% responden yang mereka survey mengaku tidak memiliki tabungan dan 91% responden tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian 76% responden tidak lagi memiliki lahan pertanian produktif.

Kemudian, seluruh warga yang tergusur juga merasa fasilitas yang ada sejak pembangunan Waduk Kedung Ombo tidak sesuai harapan. Untuk warga tergusur yang menjadi transmigran, sebagian besar merasa fasilitas yang ada tidak tersedia dengan baik.

Di tempat yang sama, Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengungkapkan kemiskinan berkepanjangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, lahan pertanian yang hilang. "Lahan pertanian produktif yang dimiliki warga hilang atau berkurang karena terendam air waduk. Padahal, sebanyak 87 persen warga merupakan petani," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Kedua, penyuluhan yang dilakukan minim. Kala itu pekerjaan alternatif yang ditawarkan adalah nelayan tambak tetapi tidak ada penyuluhan dan pelatihan. Warga transmigran juga tidak mendapatkan penyuluhan pertanian.

Ketiga adalah akses masyarakat ke fasilitas pelayanan publik terputus. Jalanan rusak tanpa penerangan dan tidak beraspal sehingga menyulitkan warga dan angkutan umum.

Persoalan ganti rugi lahan juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang dialami warga. Masyarakat yang tergusur lahannya menerima ganti rugi yang tak sesuai bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi.

Melihat hal itu, Heri menilai Bank Dunia dan pemerintah tidak mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Minimnya pengawasan Bank Dunia dalam proses ganti rugi menyebabkan kekacauan dalam proses ganti rugi yang sempat dibawa ke pengadilan dan menjadi sorotan dunia internasional.

Riset dilakukan dengan metode riset kualitatif berupa Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam, serta metode kuantitatif (survey lapangan) dengan melibatkan 200 orang responden yang terkena dampak pembangunan proyek baik di Jawa Tengah maupun di Bengkulu, sebagai daerah tujuan transmigrasi korban penggusuran proyek tersebut. Margin error riset sebesar 10%.

Ke depan, Walhi meminta Bank Dunia tidak lagi mendanai proyek infrastruktur besar dan proyek yang mengakibatkan penggusuran baik di Indonesia dan negara lain.

Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan moratorium proyek-proyek infrastruktur yang berdampak pada penggusuran masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang jelas dan adil bagi masyarakat yang kena gusur ke daerah sekitar waduk.

Sebelumnya Bank Dunia tercatat mengucurkan dana sebesar US$7,45 miliar dalam bentuk pinjaman untuk 50 proyek di Indonesia. Seluruh proyek tersebut masih berstatus aktif.

Kebanyakan proyek yang didanai Bank Dunia tersebut sebagian besar ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Mengutip situs Bank Dunia, 14 proyek aktif terkait dengan pengembangan pemerintah daerah, delapan proyek terkait kesehatan, delapan proyek terkait air, sanitasi, dan pengelolaan sampah, tujuh proyek terkait perlindungan sosial. Sementara sisanya, mengalir ke proyek-proyek pertanian, perikanan dan kehutanan.

Proyek aktif dengan komitmen terbesar yang masih berjalan adalah Proyek Inovasi Pedesaan (Village Innovation Program/VIP) dengan total komitmen sebesar US$650 juta atau sekitar 8,7 persen dari total komitmen.

Proyek yang memakan biaya mencapai US$4,5 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang diterima oleh desa melalui perbaikan tata kelola pemerintahan lokal dan kondisi sosial-ekonomi.

Tujuan tersebut dicapai dengan tiga komponen, yaitu pemberian hibah di tingkat kecamatan, pemberdayaan dan fasilitasi komunitas, termasuk dukungan implementasi dan asistensi teknis.

Proyek VIP disetujui pada 11 Desember 2012 dan akan ditutup pada 31 Desember 2018 mendatang. Per Mei 2018 lalu, komitmen pinjaman ini telah terserap US$551,31 miliar atau sekitar 85 persen dari total komitmen.

Selanjutnya, proyek aktif yang mendapat komitmen terbesar adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan di Bandung Barat yang berkapasitas 1.040 Mega Watt (MW) dengan nilai komitmen Bank Dunia mencapai US$640 juta dari total investasi yang menghabiskan US$800 juta.

Namun, dalam perjalanannya, Bank Dunia membatalkan total komitmen sebesar US$596 juta sehingga total komitmen menjadi US$44 juta. Per Juni 2018 lalu, total komitmen yang telah cair mencapai US$33,6 juta.

Pembangunan proyek mencakup pembangunan jalan akses, bendungan, saluran air, pembangkit listrik, hingga jalur transmisi. Tak hanya itu, proyek ini juga mencakup pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Kemudian, juga mencakup studi kelayakan dan persiapan awal untuk dokumen penawaran proyek PLTA Matenggeng. Proyek yang telah disetujui sejak 31 Desember 2018 ini rencananya akan berakhir pada 31 Desember 2018.

Berikutnya, proyek aktif dengan nilai komitmen ketiga terbesar adalah Proyek Program Pengembangan Distribusi Listrik di mana komitmen Bank Dunia mencapai US$500 juta atau sekitar sepertiga dari total biaya proyek yang mencapai US$1,45 miliar.

Per Juli 2018 lalu, total komitmen yang telah dicairkan sebesar US$337,57 miliar atau sekitar 68% dari total komitmen. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kelistrikan, efisiensi distribusi,dan keandalan layanan di sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan konsumsi listri dan memperbaiki kapasitas badan usaha dalam hal ini PT PLN (Persero). Proyek berlangsung mulai 22 April 2016 hingga 30 April 2020.

Kebal Krisis

Meski ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi, World Bank menegaskan risiko krisis keuangan untuk Indonesia saat ini terbilang kecil. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai jauh lebih baik dari periode pertama kali Amerika Serikat mengumumkan akhir dari pelonggaran moneter dan rencana kenaikan bunga (taper tantrum) pada 2013 dan krisis keuangan Asia pada 1998.

Sementara itu, dalam laporan terakhir yang dipublikasikan IMF terkait perekonomian Indonesia pada Februari lalu, lembaga internasional ini juga menilai positif kondisi ekonomi Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ada di kisaran 5,3% dan dapat meningkat di kisaran 5,6% dalam jangka menengah.  Permintaan domestik disebut masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Sementara inflasi, diperkirakan terkendali sesuai kisaran target dan defisit transaksi berjalan akan semakin menurun.

Laporan IMF juga mengungkapkan hasil uji ketahanan yang menunjukkan perbankan di Indonesia secara umum tahan terhadap guncangan eksternal yang parah. Kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis keuangan 1998 maupun 2008.

Sistem perbankan saat ini memiliki permodalan yang tinggi, likuiditas yang cukup, dan profitabilitas yang kuat. Perbankan Indonesia di Tanah Air juga telah memperbaiki kondisi neraca mereka kendati rasio kredit bermasalah terus menunjukkan peningkatan.

Saat berkunjung ke Indonesia pada Februari lalu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde bahkan memuji kinerja perekonomian Indonesia. Dia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tangguh serta memiliki prospek yang baik di tahun-tahun mendatang. "Perekonomian Indonesia telah terbukti tangguh dengan performa yang baik dan prospek yang menguntungkan," ujarnya.  

Kendati demikian, dalam laporannya, IMF juga menilai ada risiko perlambatan ekonomi seiring tekanan global akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi AS dan pertumbuhan ekonomi China yang lebih rendah.

Selain itu, ada pula risiko dari dalam negeri, yakni pendapatan pajak yang lebih rendah, kebutuhan pembiayaan fiskal yang lebih besar seiring kenaikan suku bunga, tensi politik menjelang pemilihan presiden 2019, serta bencana alam. bari/mohar/fba