Pengamat: Netralitas TNI Harus Dilakukan Secara Konsisten

NERACA

Jakarta - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, netralitas TNI adalah hal yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai konsekuensinya menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pada tahun politik ini soliditas TNI-Polri merupakan suatu keniscayaan," kata Susaningtyas menanggapi peringatan HUT Ke-73 TNI, di Jakarta, Jumat (5/10). 

Menurut dia, perebutan kekuasaan akan memunculkan ruang perdebatan yang menjurus pada perang urat syaraf yang sedikit kepeleset saja bisa jadi tragedi permusuhan."Hal ini harus diantisiapasi jauh hari. Pihak yang dapat mencegah dan menanggulangi ini adalah TNI dan Polri," ujar wanita yang biasa disapa Nuning ini.

Nuning menyebutkan, secara kekinian TNI harus menjaga tertatanya dengan baik mulai dari integrasi sistem informasi, "interoperability" sistem informasi hingga "composability" sistem informasi."Semua itu agar informasi perkembangan keadaan yan ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat cepat oleh prajurit utamanya yang berada di lapangan sehingga tak ada kesalahpahaman," tutur mantan anggota Komisi l DPR ini.

Politikus Perindo ini mengatakan, pembenahan TNI harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit menjadi "scholar warrior". Menurut dia, kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju."Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah," ujar dia.

Tidak hanya itu, pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter.”Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional,” ucap Nuning.

Di kancah internasional, selain "hard power" dan "soft power", Indonesia juga dapat mengoptimalkan "smart power". Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia sebagai "ASEAN leader" dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani keamanan global.

Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi "global player" yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

"Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Lebanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah," ucap dia. Ant