Neraca

Jakarta – Pemerintah DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi pada pertengahan tahun ini senilai Rp 1,7 triliun untuk membiayai infrastruktur, dinilai belum mendesak. Pasalnya resapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih ada.

Adalah ekonom Danareksa Pubaya Yudi Sadewa yang berpendapat demikian. Bahkan menurutnya, pergunakanlah anggaran yang ada dan tidak perlu melepas obligasi. Selama ini Pemda DKI Jakarta tidak mempunyai pembukuan yang rapi dan baik dan selama ini tidak ada laporan mengenai audit anggaran belanja untuk membangun infrastruktur.

Dengan hal tersebut, bagaimana Pemda DKI ingin melepas obligasi sedangkan pembukuan tidak rapi. “penyerapan anggaran APBD DKI Jakarta juga lambat dan telat dan akan mempengaruhi perbaikan infrastruktur,” katanya kepada Neraca di Jakarta, kemarin

Kata Purbaya, Pemda DKI tidak perlu melepas obligasi, melainkan Pemda DKI harus mencari proyek-proyek komersial dikarenakan banyak investor yang ingin berinvestasi di daerah ini. Tidak perlu mencari proyek yang berbasis utang, apabila berbasis utang maka diperlukan return dari proyek tersebut sehingga bisa menutupi utang. “Proyek-proyek yang perlu di berikan prioritas investasi lebih yaitu proyek pembangunan jalan, transportasi publik, dan pengembangan jalan tol menuju pelabuhan,” tambahnya.

Purbaya menambahkan, pendapatan pajak seharusnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur dan tidak diperlukan melepakan obligasi daerah. Kendatipun demikian, dia mengakui, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang diambil dari anggaran pajak sudah digunakan dan mungkin belum cukup, makanya dibutuhkan melepaskan obligasi, “Sebenarnya tidak perlu melepas obligasi dikarenakan banyak investor yang ingin berinvestasi di Jakarta dan dibutuhkan bukti dari proyek tersebut, berjalan atau tidak, investor membutuhkan bukti nyata dari proyek tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menekankan, obligasi daerah urgen untuk segera diterbitkan. Pasalnya, saat ini infrastruktur Jakarta sangat mendesak untuk segera terealisasi. Kedepan, Foke optimis, dana yang dikucurkan melalui obligasi daerah bisa melonjak hingga Rp 50 triliun.

Dana tersebut dipastikan akan merekap investasi infrastruktur hingga 50%. “Nilainya itu Rp 1,7 triliyun. Nanti, bisa melesat Rp 50 triliyun dan itu bisa membackup (menutupi) pendanaan hingga 20%-50%”, tandasnya.

Fauzi Bowo menyakini, hasil penerbitan obligasi bisa membackup 20% hingga 50% dana investasi. Selain itu, obligasi daerah dapat meredam permasalahan kekurangan dana yang timbul jika APBN dan APBD tidak digelontorkan secara serentak. “Obligasi daerah itu satu dari sources of fund untuk realisasi infrastruktur. Belum lagi dana pusat dan dana daerah yang tidak kompak turunnya. Bisa jadi masalah utama. Obligasi daerah bisa jadi dana tambahan yang besarnya akan membantu secara signifikan,”jelasnya

Lebih jauh, Fauzi mengakui, dalam perjalanannya, proses obligasi daerah dituntut untuk lebih transparan dan profesional. “Pemerintah harus bersikap accountable. Mendorong teman-teman untuk lebih profesional dan terbuka,”ujarnya. (mohar)