Perlu Kembangkan Instrumen Pembiayaan Bencana

Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB akan dikumpulkan para ahlinya, supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam APBN, bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan.

NERACA

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah. "Kami memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kami sebarkan (deploy)," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Menkeu akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana.

Hal tersebut juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018. "Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB kami akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam APBN bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan," ujar Sri Mulyani.

Terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Menkeu menyampaikan telah memberikan dana siap pakai (on call) untuk BNPB untuk bisa menjalankan tugasnya dalam situasi kedaruratan.

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Menkeu juga menilai mengenai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana seperti BNPB, TNI, dan Polri. "Ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana, yang tampaknya kalau dilihat dari lokasi geografis kita tentu perlu mengantisipasi terus-menerus," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan dana siap pakai (on call) sebesar Rp560 miliar untuk bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sudah cair. "Proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kami setujui pada Sabtu (29/9) lalu. Hari ini juga sudah cair," ujar Sri Mulyani.

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Sri Mulyani menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menentukan pemanfaatan dana penanggulangan bencana. Dana sebesar Rp560 miliar tersebut juga masih bisa ditambah.

BNPB dapat melakukan pengerahan tim kesehatan maupun personel TNI dan Polri dengan menggunakan dana siap pakai untuk kedaruratan bencana. "BNPB membuat suatu pul dana, jadi mereka yang akan menentukan untuk daerah-daerah yang memang memiliki prioritas tinggi," ujar Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana di Sulteng masih difokuskan untuk penyelamatan korban terdampak gempa dan tsunami di Sulteng. "Kita masih belum masuk dalam proses untuk mengidentifikasi apalagi merehabilitasi karena sekarang sedang berkejar dengan waktu, banyak dari saudara-saudara kita yang masih tertimbun," ujar dia.

Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendata kerusakan cagar budaya di Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,4. "Tim dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dan Sulawesi Selatan baru masuk ke sana tetapi masih terhambat," kata Direktur Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid saat ditemui usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Jakarta, Senin.

Pihaknya menduga banyak cagar budaya yang terdampak karena adanya likuifaksi yang menyebabkan pergeseran tanah.

Dia berharap, cagar budaya Taman Nasional Lore Lindu masih dalam kondisi aman karena letaknya berada di atas gunung. "Di daerah Sigi dan beberapa daerah lain itu seperti warisan rumah adat dan lainnya dalam kondisi terancam. Cuma kita belum bisa kasih laporan lengkap," kata dia.

Hilmar mengatakan Kemendikbud akan membantu untuk menangani perbaikan cagar budaya. Namun, menurut dia, untuk memperbaikinya harus memperhatikan sesar Palu-Koro yang terus bergerak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan patahan sesar Palu-Koro di Sulawesi Tengah bergeser atau bergerak 35-45 milimeter per tahun. Patahan sesar Palu-Koro merupakan patahan dengan pergerakan terbesar kedua setelah Patahan Yapen di Kepulauan Yapen, Papua Barat, yang pergerakannya mencapai 46 milimeter per tahun.

BNPB mencatat setidaknya ada 10 bencana alam berupa gempa bumi cukup besar yang tidak jarang disertai tsunami di wilayah Sulawesi Tengah dalam kurun seabad terakhir.

Patahan sesar Palu-Koro pernah menyebabkan gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter, bahkan tsunami setinggi 10 meter yang menenggelamkan desa-desa di pesisirnya. (A074).

Korban 1.203 Orang

Lebih lanjut, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendata jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di Donggala-Palu Sulawesi Tengah sebanyak 1.203 orang. "Korban meninggal 1.203 yang tersebar di beberapa titik, jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami," kata Vice President ACT Insan Nurrohman yang dihubungi di Jakarta, Senin.

Berikut rincian data korban yang didapat dari tim ACT di lapangan, yaitu di Kelurahan Petobo 700 orang, RS Wirabuana 10 orang, RS Undata 201 orang, Masjid Raya 50 orang, RS Bhayangkara 161 orang, Kecamatan Tawaeli 35 orang, Kelurahan Kayumalue Pajeko dua orang, Kelurahan Kawatuna lima orang, Pos Pol PP tujuh orang, RS Madani 32 orang.

Dia menjelaskan bahwa ACT juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendataan korban gempa dan tsunami. Jumlah orang hilang sebanyak 46 orang, termasuk 61 warga negara asing.

ACT juga mencatat korban luka berat sebanyak 540 orang yang tersebar di beberapa titik, yaitu RS Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS Budi Agung Palu 114 orang, RS Samaritan Palu 54 orang, RS Undata Mamboro Palu 160 orang, dan RS Wirabuana 184 orang.

Jumlah pengungsi di Kota Palu hingga Minggu (30/9) pukul 20.00 WIB diperkirakan sebanyak 16.732 jiwa yang tersebar di 123 titik pengungsian dengan wilayah terdampak Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. "Komunikasi lumpuh akibat listrik padam menyebabkan pendataan dan pelaporan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala tidak dapat dilakukan dengan cepat," kata Insan. (ant)

BERITA TERKAIT

Kemenpar Siap Kembangkan Ekowisata Hutan Gede Pangrango

Dalam siapkan ekowisata hutan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan menggelar bimbingan teknis (bimtek), salah satunya untuk pengelola Taman Nasional Gunung Gede…

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan   NERACA Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya), Afifuddin Suhaeli…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Dongkrak Pariwisata, Menggarap Pasar Milenial

Organisasi Pariwisata Dunia di bawah naungaun PBB (UNWTO) mengapresiasi kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang termasuk dalam kategori tercepat…

Milenial Memburu Objek Wisata Digital

Besarnya gelombang "gangguan" di era milenial ini tidak bisa dipungkiri terus menekan, bahkan menggeser apapun yang dinilai masih konvensional di…

Menjaring Wisatawan Hingga ke Mancanegara

Berbagai obyek wisata di Nusa Tenggara Timur sebagai pulau terindah di dunia menurut majalah Focus dari Jerman dengan branding pasola,…