NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan nasabah bank yang menjadi korban gempa di Palu dan Donggala, bisa mengajukan restrukturisasi kredit apabila kesulitan membayar angsuran kreditnya. “Kita berikan kelonggaran untuk tidak ditagih dulu, direstruktur dan diberi kemudahan. Misalnya dendanya tidak dihitung atau dijadwal ulang. Itu tergantung kondisi nasabah dan banknya,” ujar Wimboh saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Kamis (4/10).

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Wimboh menjelaskan dalam kondisi nasabah yang terkena dampak dari bencana alam, bank-bank biasanya memahami dan memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam memenuhi kewajiban angsurannya. "Tapi biasanya banknya ngerti. Justru banknya yang minta kepada kita, nasabah ini tidak ditagih dulu boleh tidak? Kami bilang ini boleh tidak ditagih, direstruktur misalnya ditunda atau dikasih diskon, silahkan saja," kata Wimboh.

Berdasarkan data OJK, total kredit di wilayah yang terkena bencana di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong, mencapai Rp16,2 triliun atau 0,3 persen dari total kredit industri perbankan. Sementara itu, untuk total kredit yang terkena dampak bencana alam sendiri masih dihitung oleh otoritas. "Jadi ini total kredit, bukan yang terkena dampak. Dari Rp16,2 triliun, kita lagi hitung berapa yang betul-betul kena dampak. Jadi yang direstruktur adalah yang betul-betul kena dampak. Nanti banknya masing-masing memilih mana yang bisa direstruktur," ujar Wimboh.

Wimboh berharap perekonomian di Palu dan wilayah lain yang terkena gempa dan tsunami, dapat cepat pulih kembali. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari semua pihak, termasuk otoritas dan industri perbankan. "Kita itu sebenarnya berharap ekonomi cepat recover. Ini aspek kemanusiaan kita dan bantu supaya ekonomi cepat pulih di situ, itu lebih penting. Bagaimana OJK bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, membantu mereka yang kena dampak supaya tidak terlalu kena beban. Yang punya usaha bisa bangkit kembali segera, itu lebih penting," ujar Wimboh.

Bank Mandiri akan melakukan restrukturisasi atau pemberian keringanan kewajiban kredit kepada nasabah yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. "Saat ini, Mandiri tengah mendata dan mengkaji debitur yang terdampak bencana," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas. Rohan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki ketentuan perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak musibah bencana alam.

Hal itu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Sebelumnya, pemberian keringanan juga dilakukan Bank Mandiri bagi nasabah yang terdampak bencana gempa di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Kami menyadari, saat ini cash flow nasabah pasti terganggu sehingga kami mempertimbangkan untuk membantu meringankan, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan regulator. Dan untuk memberikan perlakuan khusus, Bank Mandiri terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah-nasabah tersebut," kata Rohan.

Bank Mandiri sendiri di wilayah Palu dan Donggala memiliki tujuh kantor cabang yang didukung lebih dari 70 ATM. Pasca gempa dan tsunami, pada 1 Oktober 2018, Bank Mandiri mengoperasikan kantor cabang Sam Ratulangi dan enam unit ATM di Palu, Sulawesi Tengah. Pembukaan operasional cabang ini untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan masyarakat pasca terjadinya bencana gempa dan tsunami.

Perseroan juga secara bertahap menerjunkan relawan untuk mendukung tanggap darurat bencana serta mendukung upaya pemulihan layanan. "Kami turut berduka atas bencana yang terjadi wilayah Palu dan Donggala, sebagai bagian dari badan usaha milik negara kami akan terus hadir untuk memberikan bantuan penanganan bencana, terutama untuk mengurangi kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan makanan maupun tempat berlindung," katanya.