NERACA

Jakarta – Konsultan properti Colliers International menyatakan menguatnya nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah bakal berdampak kepada para penyewa ruang ritel di sejumlah pusat perbelanjaan. Salah satu alasannya, biasa yang dijual adalah barang-barang impor.

"Implikasi (pelemahan rupiah terhadap dolar) akan lebih besar kepada mereka yang punya toko atau penyewa di pusat ritel," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, disalin dari laman Antara.

Menurut Ferry Salanto, hal tersebut karena barang yang dijual, terutama di mal-mal kelas atas di kota-kota besar seperti Jakarta, biasanya adalah barang-barang impor. Ia juga mengemukakan, sejak adanya moratorium pembangunan mal di Jakarta dari beberapa tahun terakhir, maka tambahan pasokan ruang ritel di CBD atau sentra bisnis Jakarta tidak sebesar di non-CBD.

Diperkirakan jumlah pasokan di wilayah Bodetabek atau daerah penyangga Jakarta juga akan turun, karena jumlah pasokan yang dinilai masih cukup tinggi, khususnya di wilayah Tangerang di barat Ibu Kota. "Ada ketidakseimbangan antara jumlah pasok masuk dan laju permintaan," katanya.

Sedangkan untuk para pemilik properti pusat perbelanjaan atau mal, ujar dia, bila kenaikan nilai dolar terhadap AS masih dalam perubahan nilai tukar 15-20 persen, aka pelaku ritel diperkirakan masih bisa beradaptasi dengan mengurangi profit margin.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengingatkan bahwa fondasi perekonomian nasional dalam keadaan baik meski pada saat ini nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. "Fondasi perekonomian kita baik, jangan diberikan kesan bahwa situasi ekonomi Indonesia memburuk," katanya di Jakarta, Rabu (5/9).

Politikus Nasdem itu mengingatkan bahwa negara lain seperti Argentina dinilai mengalami pelemahan mata uangnya yang lebih parah jika dibandingkan dengan Indonesia. Untuk itu, ujar dia, sudah sepantasnya bila apresiasi diberikan kepada pemerintah yang tetap dapat menjadikan rupiah dalam kondisi terkendali meski adanya tekanan global. "Faktor eksternal sangat besar, yang perlu direspons dengan kekuatan yang solid karena terkait dengan kepentingan nasional," katanya.

Konsultan properti Colliers International menyatakan tren pengguna kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) di sektor properti semakin meningkat dengan adanya revisi aturan rasio kredit yang diperbolehkan.

"Apalagi, saat ini sudah ada bank-bank yang menawarkan suku bunga digit tunggal selama 1-2 tahun pertama, meski setelah itu mengambang kembali," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto.

Ferry memaparkan jumlah pengguna KPR/KPA pada 2013 baru sekitar 16 persen, tetapi pada tahun 2018 ini jumlah pembeli properti dengan menggunakan pinjaman dari perbankan meningkat hingga 33 persen.

Menurut dia, pada saat ini memang perlu adanya kebijakan seperti revisi aturan rasio kredit yang diperbolehkan atau LTV untuk memudahkan orang membeli properti dengan fasilitas kredit, karena mereka yang memiliki KPR biasanya adalah "end-user" (pengguna akhir) yang bukan semata-mata investor. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah simpanan dalam tabungan di masyarakat meningkat.

Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus Rp15.000 merupakan awal yang harus diwaspadai oleh pemerintah maupun bank sentral. "Apakah Rp15 ribu sudah merupakan akhir? kami mohon maaf, karena ini baru permulaan," kata Rizal.

Rizal mengungkapkan alasan kemungkinan depresiasi rupiah akan berlanjut yaitu karena Bank Sentral AS (the Fed) masih akan menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun. Kondisi itu dapat memicu pembalikan modal dari negara berkembang dan membuat mata uang garuda mengalami perlemahan.

Selain itu, indikator ekonomi negatif yang melanda negara-negara berkembang dan perang dagang antara AS dengan para mitra dagang utama juga bisa berdampak kepada pelemahan rupiah.

Untuk itu, ia meminta adanya upaya lebih dari pemerintah guna memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan secara drastis. Salah satunya dengan menekan impor, bukan hanya barang konsumsi, namun juga bahan baku atau modal yang selama ini membebani neraca perdagangan. "Kenapa tidak fokus untuk menekan 10 bahan impor Indonesia yang besar, seperti baja? Kalau hanya barang konsumsi, efeknya kecil," katanya.

Rizal juga mengusulkan adanya revisi UU lintas devisa dan sistem nilai tukar untuk memaksa devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia. "Kalau mau badan kita sehat, seluruh 'revenue' ekspor harus masuk ke dalam. Indonesia masih rentan terhadap ini," kata mantan Menko Kemaritiman ini. Ia mencontohkan kondisi Thailand yang saat ini mata uangnya tidak rentan dari tekanan global, karena mempunyai kelebihan devisa dan surplus neraca transaksi berjalan.