Lindungi Konsumen, Pengawasan Sektor Jasa Bakal Diperketat - Terkait Keluhan Masyarakat

NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan usaha sektor jasa di Indonesia mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat tentang beberapa sektor jasa yang beroperasi. Sektor penyelenggaraan umroh dan haji menjadi salah satu prioritas pengawasan karena banyaknya aduan masyarakat.

"Kita tahu sektor jasa sudah banyak berkembang. Dan keluhan masyarakat, konsumen, terhadap jasa yang dikonsumsi juga sudah mulai banyak," kata Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono di Jakarta, disalin dari Antara.

Untuk itu, Veri menggelar pertemuan dengan berbagai asosiasi jasa terkait untuk melakukan sosialisasi tentang pengawasan dan mendengar masukan secara umum dari masing-masing asosiasi. Adapun beberapa asosiasi yang menghadiri pertemuan tersebut yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Inaca), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umroh Republik Indonesia (Amphuri) dan berbagai asosiasi lainnya.

Selanjutnya, Kemendag akan meminta masukan lebih rinci dari masing-masing asosiasi untuk menentukan sektor pengawasan apa saja yang diperlukan di setiap sektor. "Kami tidak bisa menentukan sendiri, oleh karena itu kami butuh masukan dari pelaku usaha," ujar Veri.

Menurut Veri, sektor penyelenggaraan umroh dan haji menjadi salah satu prioritas pengawasan karena banyaknya aduan terkait permasalahan penyelenggaraan kedua ibadah di Tanah Suci tersebut. "(Prioritasnya) yang paling banyak keluhan dari masyarakat. Salah satunya jasa umroh, leasing, kartu kredit penambahan 3 persen itu dasar hukumnya apa," ujar Veri.

Veri menambahkan apabila dalam pengawasan tersebut Kemendag menemukan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen, maka usaha jasa akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada. Jika pelaku usaha melakukan tindakan pidana yang didukung bukti-bukti dan merugikan konsumen, maka Kemendag tak segan melaporkannya ke pihak berwajib. "Kita punya pengawas barang dan jasa, kita punya penyidik. Kalau itu cukup bukti kita lakukan proses penyidikan. Ada dasar hukumnya," kata Veri.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan turunnya harga bahan makanan menjadi penyebab terjadinya deflasi pada September 2018 sebesar 0,18 persen. "Terjadi deflasi karena harga beberapa bahan makanan menurun," kata Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan kelompok bahan makanan dalam periode ini menyumbang deflasi sebesar 1,62 persen, karena harga-harga komoditas tercatat mengalami penurunan. Bahan makanan yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras 0,13 persen, bawang merah 0,05 persen, ikan segar 0,04 persen, telur ayam ras 0,03 persen, cabai rawit 0,02 persen dan komoditas sayuran 0,01 persen.

Kelompok lainnya yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen akibat turunnya tarif angkutan udara. "Kelompok transportasi memberikan deflasi, karena terjadi penurunan tarif angkutan udara di 82 kota, setelah puncaknya pada Ramadhan dan Lebaran, kecuali di Bengkulu," ujarnya.

Meski demikian, Suhariyanto memastikan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga masih mengalami inflasi tinggi pada September 2018 sebesar 0,54 persen. "Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga ini dipengaruhi oleh kenaikan uang kuliah akademi dan perguruan tinggi," katanya.

Kelompok lainnya yang mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan 0,41 persen, kelompok sandang 0,27 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,29 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,21 persen.

Dengan September tercatat deflasi, maka tingkat inflasi tahun kalender Januari-September 2018 sebesar 1,94 persen, dan inflasi tahun ke tahun (yoy) mencapai 2,88 persen. Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen, tercatat sebanyak 66 kota menyumbang deflasi dan 16 kota masih mengalami inflasi.

Deflasi rendah terjadi di Pare sebesar 1,59 persen, sedangkan deflasi rendah terjadi di Tegal, Singkawang, Samarinda dan Ternate masing-masing 0,01 persen. Sementara itu, inflasi tinggi terjadi di Bengkulu yaitu 0,59 persen dan inflasi rendah terjadi di Bungo sebesar 0,01 persen. "Inflasi tinggi di Bengkulu terjadi, karena adanya kenaikan tarif angkutan udara, penyebabnya ada penyelenggaraan festival, sehingga permintaan angkutan udara meningkat," kata Suhariyanto.

Rencana kenaikan harga batas bawah dan batas atas untuk telur dan ayam dapat memberikan kepastian usaha. Penerapan rencana ini juga diharapkan mampu menstabilkan harga telur dan ayam di tingkat petani/ produsen.

BERITA TERKAIT

BPOM Mobile, Upaya BPOM Tingkatkan Perlindungan Kepada Masyarakat

BPOM Mobile, Upaya BPOM Tingkatkan Perlindungan Kepada Masyarakat NERACA Jakarta - Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat akan obat dan…

Pemkot Depok Ajak Masyarakat Aktif Jaga Lingkungan

Pemkot Depok Ajak Masyarakat Aktif Jaga Lingkungan NERACA Depok - Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengajak seluruh komponen masyarakat…

Penerbitan Sukuk Global Bakal Pulih

    NERACA   Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service mengatakan pada Selasa bahwa mereka memperkirakan penerbitan sukuk negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Rp1,1 Triliun Digelontorkan Untuk Revitalisasi 1.037 Pasar

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk melakukan revitalisasi 1.037 pada 2019. "Total Rp1,1 triliun anggaran…

Kementan Dorong Ekspor Bunga Melati dari Jawa Tengah

NERACA Jakarta – Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan terus mendorong peningkatan ekspor bunga melati atau "Jasminum sambac" dari Jawa Tengah…

Sektor Pangan - CIPS Sarankan Bulog untuk Tinjau Ulang Skema Penyerapan Beras

NERACA Jakarta – Bulog perlu meninjau ulang skema penyerapan beras yang selama ini dilakukan. Ditemukannya beras busuk di Sumatra Selatan…