Gerakan Sejuta Rumah Sinergikan Berbagai Pihak

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Gerakan Satu Juta Rumah dilakukan dengan menyinergikan berbagai pihak secara nasional untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapainya.

"Program ini merupakan gerakan bersama pemerintah, daerah, dunia usaha atau pengembang, dan masyarakat di mana setiap tahun ditargetkan mencapai jumlah juta unit hunian," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/10).

Menurut dia, program satu juta rumah merupakan salah satu bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut, lanjut dia, meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan proporsi sekitar 70 persen bagi MBR, dan 30 persen bagi non-MBR.

Pada saat ini juga sedang digelar Indonesia Properti Expo 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), 22-30 September, yang diikuti oleh 149 pengembang yang menawarkan 700 proyek terdiri baik KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan gerai berupa purwarupa rumah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). Para pengunjung dapat melihat langsung dan mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai pembangunan Risha dan dekorasi rumah di dalam rumah Risha.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa teknologi Risha bisa membantu mewujudkan Program Satu Juta Rumah. Khalawi Abdul Hamid menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan teknologi Risha kepada para pengembang perumahan."Kami sudah mengundang para pengembang serta asosiasi pengembang yang ada di Indonesia untuk melihat langsung teknologi Risha," kata dia.

Menurut dia, adanya teknologi Risha ini akan mempermudah dan mempercepat pembangunan rumah dan yang penting adalah tahan gempa. Selain itu, teknologi ini dinilai sangat mudah untuk diaplikasikan juga dapat digunakan untuk pembangunan perumahan di daerah terpencil yang sulit untuk menemukan bahan material bangunan.

"Kami terus mendorong pemanfaatan dan aplikasi Risha yang merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Balitbang PUPR. Dan ini juga upaya pemerintah untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah," jelas dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis capaian Program Satu Juta Rumah tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya mengingat per 2018 sudah mencapai 582.638 unit. Pada tahun 2015, capaian program satu juta rumah sebanyak 669.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015.

Program Satu Juta Rumah adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Lana Winayanti menambahkan jumlah backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara  backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.

Untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, ada empat tantangan yang dihadapi yakni pertama, tingkat keterjangkauan  MBR masih rendah baik, membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Kedua, ketersediaan dana dimana pola/skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terbatas dan akses ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas,  serta terakhir sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang. Mohar/Ant