DPRD Jabar Setujui APBD Perubahan 2018

DPRD Jabar Setujui APBD Perubahan 2018

NERACA

Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat ketuk palu untuk persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018 melalui rapat paripurna, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (28/9).

DPRD Jabar telah menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi peraturan daerah (perda). Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan bahwa untuk meningkatkan hasil pembangunan agar lebih berkualitas, sehingga ia meminta perangkat daerah mempercepat pelaksanaan Perubahan APBD 2018 dengan melaksanakan proses tender secara matang.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dalam Perubahan APBD 2018, setiap kegiatan yang membutuhkan proses tender agar segera merencanakan melaksanakan paket tender secara matang," kata Emil.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menghindari kegagalan tender, dan setelah rancangan peraturan daerah ini disetujui DPRD, pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel. 

Sesuai dengan pasal 22 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perangkat daerah juga diminta berperan aktif dalam proses evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemendagri.

Gubernur Emil menekankan bahwa penyerapan anggaran harus sesuai jadwal yang telah direncanakan untuk menghindari tumpukan tagihan di akhir tahun anggaran."Laksanakan pekerjaan dan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah direncanakan, sehingga menghindari tumpukan tagihan pembayaran pekerjaan di akhir tahun anggaran, sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat," kata dia lagi.

Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar Iwa Karniwa mengatakan APBD Perubahan 2018 yang baru disetujui DPRD tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Total APBD Perubahan 2018 nilainya mencapai Rp33,259 triliun dari total anggaran di APBD murni 2018 sebesar Rp31,9 triliun."Jadi APBD Perubahan ini ada kenaikan signfikan sekitar 4,02 persen," kata Sekda Jabar.

Kenaikan ini datang dari raihan positif pendapatan asli daerah (PAD) murni mencapai Rp17,58 triliun dalam perubahan menjadi Rp18,816 triliun atau meningkat sebesar Rp1,23 triliun.

Peningkatan ini menurut Sekda disumbang dari pajak daerah sebesar Rp 1,159 triliun."Total pajak daerah mencapai Rp18,816 triliun dari Rp17,58 triliun," ujar dia lagi.

Menurut dia, kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terbilang positif dengan program gratis denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan II atau kendaraan bekas yang memberi pemasukan cukup besar.

"Selanjutnya dana perimbangan ada peningkatan Rp14,34 triliun pada APBD murni menjadi Rp14,379 triliun. Peningkatan ini dari Dana Alokasi Umum dari Rp 2,879 triliun menjadi Rp3,023 triliun anggaran perubahan. Meski ada penurunan bagi hasil pajak, tapi secara keseluruhan dana perimbangan meningkat Rp34 miliar," kata dia pula.

Pos pendapatan lain-lain yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp31 miliar menjadi Rp63,7 miliar lebih. Peningkatan ini karena Pemprov Jabar baru mendapat insentif sebagai daerah lima kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP)."Kami mendapat Rp33,7 miliar lebih," ujar dia pula. Ant

BERITA TERKAIT

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

Hidupkan Suasana Ramadhan Dengan Memasang Haji Geyot

NERACA Bandung - Bulan suci Ramadan 1445 H, bank bjb kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melestarikan…

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

Hidupkan Suasana Ramadhan Dengan Memasang Haji Geyot

NERACA Bandung - Bulan suci Ramadan 1445 H, bank bjb kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melestarikan…

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…