KPK Minta Pimpinan Daerah Tidak Toleransi Penyimpangan

KPK Minta Pimpinan Daerah Tidak Toleransi Penyimpangan

NERACA

Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para pemimpin daerah khususnya Wali Kota Malang Sutiaji untuk tidak menoleransi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun, dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu terjadi dari pintu-pintu yang sangat kecil, sehingga, dengan adanya pemimpin yang tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan, diharapkan bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi.

"Pak Wali, Bapak tidak boleh toleransi sedikitpun terhadap penyimpangan. Mudah-mudahan Wali Kota bisa memegang pedang perubahan itu, dan jika ada yang menghalangi, KPK berada di belakangnya," kata Saut Situmorang, dalam acara pembukaan Pameran Kartun Anti-Korupsi, di Balai Kota Malang, Jatim, Selasa (2/10).

Saut Situmorang menambahkan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada siapa saja yang berupaya untuk melakukan perubahan, termasuk di dalamnya pengamanan pribadi jika memang kondisinya terancam. Menurutnya, saat seseorang melakukan perubahan, akan selalu ada pihak yang tidak senang.

Berbagai perubahan menuju arah yang baik, lanjut Saut Situmorang, memang sangat diperlukan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut, juga diperlukan seorang pemimpin yang tegas dan bisa memegang tonggak perubahan tersebut, tanpa takut menghadapi ancaman dari luar."Kami akan jaga, termasuk pengamanan pribadi jika diperlukan, jika memang terancam betul," ucap Saut Situmorang.

Berdasar catatan KPK, hingga Mei 2018 tercatat ada sebanyak 675 kasus yang ditangani. Dari total kasus sebanyak itu, 205 kasus melibatkan anggota DPR dan DPRD, 188 kasus melibatkan jajaran eselon satu hingga empat, 198 kasus melibatkan pihak swasta, dan sebanyak 84 kasus melibatkan bupati atau wali kota.

Khusus untuk Kota Malang sendiri, KPK telah menetapkan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota yang ada. Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK menyatakan, para tersangka diduga menerima total uang sebanyak Rp700 juta untuk kasus suap, dan sebanyak Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi.

Kerja Sama Cegah Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Malang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama atau "Memorandum of Understanding" (MoU) dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di daerah itu.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, implementasi program, maupun proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang maupun jasa."Kami akan MoU dengan KPK. Setiap kegiatan harus kita hadirkan, dan MoU dengan KPK. Kita inginkan semuanya berjalan dalam jalur yang benar," kata Sutiaji.

Sutiaji menambahkan, jangan ada pihak yang bermain-main khususnya bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan program Pemerintah Kota Malang. Terlebih, belajar dari pengalaman sebelumnya, sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang telah diciduk oleh KPK dan ditetapkan menjadi tersangka."Jangan ada yang bermain-main," ujar Sutiaji.

Saut Situmorang mengatakan bahwa kerja sama tersebut sesungguhnya sudah biasa dilakukan. Namun yang lebih penting adalah implementasi dari MoU yang berisikan tunas integritas dan pakta integritas tersebut.

"Sebenarnya, MoU itu sudah umum. Semua yang ditangkap oleh KPK, itu ada pakta integritasnya. Saya minta hati-hati, bukan berarti setelah tanda tangan pakta integritas akan dimaafkan, tidak. Jika ada bukti, kita bawa," ujar Saut Situmorang.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dari total 45 anggota yang ada. Para tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Dari total jumlah tersangka tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan menjadi tersangka, pada pekan lalu. Sebelumnya, pada tahap pertama ditetapkan dua tersangka dan menyusul 18 tersangka pada tahap kedua.

Dalam perkembangan kasus itu, KPK menyatakan, para tersangka diduga menerima total uang sebanyak Rp700 juta untuk kasus suap dan sebanyak Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi. Selain itu, sebanyak 12 tersangka telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan NERACA Jakarta - Pimpinan KPK mempersoalkan legalitas Wadah Pegawai (WP) KPK yang menggugat…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…