ADB : Kekurangan Infrastruktur Ancam Momentum Pertumbuhan

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Kekurangan infrastruktur berkualitas mengancam kemajuan Asia Selatan, sebuah makalah kerja baru yang dirilis oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan pada Selasa. Makalah tentang Pembiayaan Infrastruktur di Asia Selatan mengatakan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan dan menghadapi ancaman perubahan iklim, Asia Selatan perlu menginvestasikan hampir sembilan persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk infrastruktur hingga 2030, dengan India saja yang membutuhkan 260 miliar dolar AS.

"Kecuali mengambil langkah-langkah yang mendesak, infrastruktur Asia Selatan yang ada dapat segera terbukti menjadi penghalang dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dan mengatasi kemiskinan serta ketidaksetaraan," kata makalah yang disusun bersama oleh Kepala Ekonom ADB Shikha Jha dan Rosa Mia Arao, seorang mantan rekan peneliti.

Memang, makalah itu mengatakan bahwa infrastruktur di Asia Selatan tertinggal dari sebagian besar wilayah lain seperti Asia Timur, Amerika Latin, dan Karibia. Makalah ini menunjukkan bahwa ada defisit besar dalam transportasi dan konektivitas, kinerja logistik yang buruk di perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan, dan penurunan yang konsisten selama dekade terakhir dalam kualitas jalan karena kurangnya pemeliharaan.

Pada akses ke listrik, beberapa negara Asia Selatan tertinggal dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebagai contoh, makalah tersebut mengatakan hanya sekitar 60 persen populasi di Bangladesh dan 80 persen di India memiliki akses ke listrik, dibandingkan dengan hampir seluruh penduduk di negara-negara seperti China, Thailand, dan Vietnam.

Kualitas layanan seperti air minum yang aman dan sanitasi juga masih rendah di Asia Selatan, menurut makalah tersebut. Pada 2015, makalah itu mengatakan hanya 56 persen penduduk Asia Selatan yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman, dibandingkan dengan 71 persen dari populasi global.

Untuk menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi yang memadai, makalah tersebut mengatakan negara-negara Asia Selatan perlu memobilisasi lebih banyak keuangan swasta, sementara membuat penggunaan anggaran belanja yang lebih efisien untuk meningkatkan belanja publik.

Menurut makalah itu, ADB mendesak negara-negara Asia Selatan untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan menciptakan masyarakat yang ramah sektor swasta. "Lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi sangat penting dalam memberikan kepercayaan kepada investor domestik dan asing," kata laporan itu.

Secara umum, ketika negara-negara pindah ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa memenuhi tantangan infrastruktur akan membutuhkan pengembangan pasar modal, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, yang dapat berbagi risiko infrastruktur.

 

BERITA TERKAIT

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…