Gubernur Sumsel Utamakan Aspek Pencegahan Berantas Korupsi

Gubernur Sumsel Utamakan Aspek Pencegahan Berantas Korupsi 

NERACA

Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018-2023 Herman Deru-Mawardi Yahya akan mengutamakan aspek pencegahan untuk memberantas korupsi.

"Jadi kita tahu bahwa ini menjadi satu yang wajib bagi para pemimpin untuk memberantas korupsi ini, maka kami awali ini dari mencegah," kata Herman usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10).

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018-2023 Herman Deru-Mawardi Yahya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 Isran Noor- Hadi Mulyadi yang baru dilantik Presiden Joko Widodo mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin (1/10).

"Saya terima kasih pada Pak Menteri yang telah mengajak kami ke sini, menginisiasi datang ke sini. Terima kasih pada pimpinan KPK dan deputi banyak yang datang tadi bersama kami memberikan banyak ilmu bagi kami tentang utamanya pencegahan. Ini penting bagi kami," ucap Herman.

Herman pun menyatakan bahwa pencegahan korupsi itu bukan hanya untuk 100 hari program kerja tetapi selama periode jabatan selama lima tahun ke depan."Jadi, tidak bicara 100 hari kalau bicara satu periode lima tahun, lima tahun kami jadi pengawasnya, dua periode 10 tahun kami jadi pengawasnya, mencegah," ucap Herman.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan sama menyatakan pertemuan antara dua pasang gubernur dan wakil gubernur dengan pimpinan KPK itu terkait koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah).

"Tadi banyak pertanyaan dari teman-teman gubernur khususnya yang berkaitan dengan pencegahan yang terkait dengan korsupgah KPK, membangun komunikasi supaya area-area rawan korupsi di sejumlah daerah itu tidak muncul di Kaltim dan Sumsel, itu saja intinya," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengimbau kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Gubernur Kalimantan Timur yang baru dilantik lebih memahami program pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Berdialog saja tentang pencegahan supaya teman-teman gubernur dan wakil gubernur terpilih ini lebih memahami apa yang menjadi program KPK, khususnya yang menyangkut masalah pencegahan dan lebih memahami area-area rawan korupsi," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa secara umum kedatangan dua pasang gubernur dan wakil gubernur tersebut soal pencegahan korupsi."Termasuk bagaimana agar kepala daerah baru ini tetap berkomitmen bekerja sama dengan KPK dalam program Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan) yang telah dilakukan sejak beberapa waktu sebelumnya. Agar komitmen pencegahan korupsi tetap sama kuatnya meskipun pergantian kepala daerah," ucap Febri.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 Herman Deru-Mawardi Yahya total mendapatkan 1.394.438 suara yang diusung Partai NasDem, PAN dan Hanura. Pasangan itu dilantik setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas.

Herman Deru sebelumnya adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menjabat selama 2 periode yakni 2005-2010, 2010-2015. Ia mengalahkan Dodi Reza Alex Noerdin, putra Gubernur Sumsel Alex Noerding dua periode 2008-2013, 2013-2018.

Sedangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 adalah Isran Noor-Hadi Mulyadi. Keduanya diusung Gerindra, PKS dan PAN dan mendapatkan perolehan suara terbanyak 417.711 suara (31,33 persen) sehingga mengalahkan tiga pasangan calon lain. Isran Noor adalah Bupati Kutai Timur 2009-2015. Ant

 

BERITA TERKAIT

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan "Smelter" Timah Sitaan

NERACA Pangkalpinang - Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter (peleburan) timah yang disita penyidik…

KPPU Kanwil I: Harga Beras Berpotensi Bentuk Keseimbangan Baru

NERACA Medan - Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas menyatakan harga beras berpotensi membentuk keseimbangan baru.…

DJKI Kembalikan 1.668 Kerat Gelas Bukti Sengketa Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668…