NERACA

Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto meyakini bahwa dengan cukup memadainya jumlah cadangan beras di Bulog, maka harga beras ke depannya diharapkan akan bisa stabil. "Situasinya saat ini sangat berbeda dengan tahun lalu. Dengan cadangan Bulog yang cukup, saya yakin harga beras tetap stabil," kata Suhariyanto sebagaimana disalin dari Antara.

Menurut dia, pada tahun lalu situasinya berbeda karena cadangan Bulog ketika itu relatif tidak aman. Untuk September 2018 ini, papar Kepala BPS, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,62 persen dan sumbangannya ke deflasi adalah sebesar 0,36 persen.

Namun, ia mengakui bahwa ada dua komoditas yang harganya naik tipis, yaitu kentang dan beras. "Beras itu naiknya 0,28 persen jadi sumbangannya ke inflasi hanya 0,01 persen. Ini sumbangannya kecil sekali kepada inflasi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang bersama-sama Dirut Perum Bulog Budi Waseso memantau di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (14/9), memastikan bahwa pasokan beras aman dan harganya masih normal.

Menurut Amran Sulaiman, meski terjadi kekeringan di sejumlah lokasi tetapi dapat dipastikan bahwa produksi beras masih tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut juga karena perubahan paradigma tanam padi yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah antara lain guna menstabilkan harga beras.

Perubahan paradigma itu berakar dari sebelumnya diketahui bahwa paceklik yang sebelumnya kerap terjadi pada November hingga Januari, adalah karena pada bulan Juli hingga September biasanya hanya menanam separuh dari kebutuhan. Untuk itu, ujar dia, kunci agar tidak paceklik adalah menanam tidak hanya separuh, tetapi kalau bisa seluruh kebutuhan yang diperlukan, pada Juli, Agustus, September setiap tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa nilai tukar petani (NTP) secara nasional pada September 2018 meningkat 0,59 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Jambi.

"NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, baik untuk konsumsi maupun produksi dan penambahan barang modal," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di pedesaan di 33 provinsi pada September 2018, NTP secara nasional naik 0,59 persen dibandingkan NTP Agustus 2018, yaitu dari 102, 56 menjadi 103,17.

Kenaikan NTP pada September 2018 disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan keperluan produksi pertanian mengalami penurunan.

Ia memaparkan bahwa NTP adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan sehingga dengan meningkatnya NTP pada September ini dibandingkan bulan sebelumnya, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Selain itu, ujar dia, kenaikan NTP September 2018 dipengaruhi oleh kenaikan pada subsektor tanaman pangan sebesar 2,33 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,78 persen dan subsektor perikanan 0,63 persen. Sedangkan untuk subsektor hortikultura dan subsektor pertanian mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,08 persen dan 1,42 persen.

Sementara kenaikan tertinggi NTP yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 1,68 persen adalah karena kenaikan khususnya pada komoditas karet yang naik sebesar 2,65 persen, sedangkan penurunan terbesar NTP terjadi di Provinsii Bangka Belitung yang disebabkan penurunan khususnya komoditas lada yang turun sebesar 3,57 persen.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Pertanian Andi Amran Nasution menyatakan kepada para generasi muda yang menginginkan menjadi konglomerat, maka seharusnya menekuni bidang pertanian dan menjadi petani. Menurut Amran, dari sekitar 10 konglomerat yang ada di Indonesia, maka sekitar delapan orang mendapatkan kekayaannya terkait dengan sektor pertanian.