Kebijakan Transportasi Publik Perlu Perhatikan Disabilitas 

NERACA

Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai menyatakan kebijakan yang terkait dengan transportasi publik perlu memperhatikan kalangan masyarakat yang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

"Pemerintah harus proaktif, sudah masanya dalam membuat kebijakan kita harus memperhatikan keseluruhan aspek demografi atau kependudukan," kata dia dalam acara Peluncuran Buku Fasilitas dan Pelayanan Angkutan Udara Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus yang digelar di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangsel, Banten, Kamis (27/9).

Menurut Amzulian, di berbagai negara maju, kebijakan dalam membuat fasilitas layanan di tempat publik sudah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, seperti di negara tetangga kita, Australia. Dia mengingatkan bahwa berdasarkan data statistik BPS pada 2018, terdapat sekitar 12,5 persen penduduk atau lebih dari 30 juta orang yang berkebutuhan khusus di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53,5 persen adalah kaum perempuan.

Untuk itu, menurut dia, birokrat dan pengambil kebijakan di Indonesia juga harus benar-benar memiliki kepedulian dan pemahaman terhadap kalangan masyarakat yang termasuk disabilitas dalam aspek demografi, karena para pengambil kebijakan adalah yang memiliki akses terhadap dana dan pengambil keputusan terhadap kebijakan yang ada.

Buku Fasilitas dan Pelayanan Angkutan Udara Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus, yang ditulis oleh Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, dinilai merupakan sumbangsih dari Ombudsman secara institusi untuk mereka yang berkebutuhan khusus karena mereka juga memiliki hak yang sama.

Sang penulis buku, Alvin Lie, menyatakan bahwa pelayanan terhadap disabilitas di fasilitas publik yang ada di Indonesia dinilai masih agak ketinggalan dengan berbagai negara lain. Alvin yang juga mantan Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah mengalami kecelakaan sehingga mengalami patah kaki selama enam bulan dan pada masa-masa itu memang sangat sukar untuk melakukan mobilitas.

Sementara itu, Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasa Pura I Devy Suradji menyatakan pihaknya sudah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus dan hal tersebut merupakan mandatori bagi pengelola bandara.

Sedangkan Direktur Pelayanan dan Fasilitas Angkasa Pura II Ituk Herarindri sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyatakan, pihaknya sudah siap untuk melayani kontingen Asian Para Games 2018. Ituk menyatakan, kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh Bandara Soekarno-Hatta dalam menyambut kontingen Asian Para Games telah dicek oleh berbagai pihak, termasuk oleh Menteri Perhubungan.

Sebelumnya, Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) memperkirakan puncak kedatangan para peserta pesta multi-cabang olahraga disabilitas tertinggi di Asia itu di Bandara Soekarno-Hatta Tengerang, Banten, pada 30 September 2018, menyusul persiapan peserta untuk mengikuti klasifikasi kecacatan mereka."Kedatangan pertama peserta Asian Para Games (APG) pada Sabtu (29/9) dari delegasi Bahrain. Para peserta lainnya akan segera mengikuti setelah itu dengan puncak kedatangan paling ramai pada 30 September," kata Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari dalam jumpa pers simulasi penanganan kedatangan para atlet dan ofisial perserta APG 2018 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa (25/9).

PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta, menurut Okto, telah menyiapkan tiga lift dengan kapasitas angkut total 32 kursi roda."Bandara kita sudah ramah disabilitas, hanya saja pasti tidak siap untuk menerima 1.100 kursi roda yang datang bersamaan atau 2.838 atlet disabilitas. Kami dari INAPGOC dan Komunitas Bandara Soekarno-Hatta melakukan penyesuaian sehingga memastikan pelayanan yang baik bagi para tamu yang akan datang," kata Okto. Ant